Yang lebih menyakitkan, beban kenaikan harga justru lebih berat ditanggung oleh masyarakat kelas bawah, yang pengeluarannya sebagian besar hanya untuk bertahan hidup. Ketika harga LPG naik, listrik menjadi mahal, dan biaya transportasi membengkak, mereka tak punya ruang fleksibel untuk menyesuaikan diri. Berbeda dengan elit kota atau pengambil kebijakan yang bisa menyusun ulang gaya hidup atau sekadar memindahkan anggaran.
Kebijakan pemangkasan subsidi ini juga membuka luka lama soal ketimpangan. Ketika negara meminta rakyat untuk berhemat demi stabilitas fiskal, pertanyaannya adalah: siapa yang paling dulu dan paling besar mengorbankan kenyamanannya? Apakah para pejabat juga memotong tunjangan mereka? Apakah proyek-proyek mercusuar yang tidak mendesak ikut dikaji ulang? Atau justru rakyat kembali menjadi tameng penghematan?
Lebih dari sekadar protes, tulisan ini adalah seruan untuk meninjau ulang paradigma kebijakan publik. Subsidi bukan beban, melainkan investasi sosial. Ia adalah instrumen pemerataan dan pengaman sosial dalam menghadapi gejolak global.
