“Hari Pers Nasional 2026 menjadi cermin keras bagi relasi pers nasional, pers daerah, dan kekuasaan lokal terutama di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Natuna.”
Pers daerah Natuna kembali berada di titik uji pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026. Di tengah tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”, kebebasan pers di daerah perbatasan dihadapkan pada realitas kebijakan pemerintah daerah dan sikap sebagian media yang mulai menjauh dari fungsi kontrolnya.
Hari Pers Nasional (HPN) 2026 kembali mengingatkan kita pada satu fakta mendasar, pers tidak pernah berdiri di ruang hampa. Ia hidup dari realitas, tumbuh dari kepercayaan publik, dan diuji oleh kekuasaan baik di pusat maupun di daerah. Tema HPN tahun ini, “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”, menegaskan bahwa kemerdekaan pers adalah prasyarat bagi arah pembangunan yang adil dan berdaulat.
Pers nasional kerap menjadi etalase demokrasi. Namun di balik sorotan nasional, pers daerah bekerja dalam sunyi, menghadapi keterbatasan akses, tekanan kekuasaan lokal, hingga kebijakan pemerintah daerah yang belum sepenuhnya ramah terhadap kemerdekaan pers. Padahal, justru di daerah perbatasan seperti Kabupaten Natuna, pers daerah memainkan peran strategis sebagai penjaga nalar publik dan pengawal kebijakan.
Natuna bukan sekadar titik koordinat strategis di peta geopolitik nasional. Ia adalah ruang hidup masyarakat yang berhak atas informasi yang benar, terbuka, dan berimbang. Di sinilah pers daerah menjalankan fungsi yang tidak selalu bisa dijangkau pers nasional, mengawasi penggunaan anggaran, menagih janji pembangunan, serta menyuarakan kegelisahan warga yang sering kali tersisih dari narasi resmi.
Namun tantangan pers di daerah tidak hanya datang dari kekuasaan. Ia juga muncul ketika sebagian media justru melupakan fungsi dasarnya. Ketika kritik diganti dengan pujian rutin, ketika independensi ditukar dengan kenyamanan, dan ketika ruang redaksi berubah menjadi perpanjangan tangan birokrasi, maka yang sakit bukan hanya pers melainkan kepercayaan publik. Media yang memilih berdiri terlalu dekat dengan kekuasaan berisiko kehilangan jarak kritis dan peran historisnya sebagai pengawas.
HPN 2026 seharusnya menjadi momentum refleksi bersama. Pers nasional perlu terus memberi ruang dan legitimasi bagi suara pers daerah. Sementara pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Natuna, perlu menyadari bahwa pers yang kuat bukan musuh pembangunan, melainkan prasyaratnya. Tanpa pers yang merdeka, kebijakan berpotensi kehilangan arah dan akuntabilitas.
Koran Perbatasan meyakini, pers daerah bukan pelengkap demokrasi. Ia adalah fondasi di akar rumput. Dari perbatasan, kami mengingatkan pers yang sehat hanya lahir dari keberanian menjaga independensi baik terhadap kekuasaan, maupun terhadap godaan untuk menjadi bagian darinya. Jika pers kehilangan fungsi kontrolnya, maka tema besar HPN akan berhenti sebagai slogan, bukan kekuatan perubahan.
- Amran
- Redaksi Koran Perbatasan – Menjaga Suara dari Ujung Negeri
