JAKARTA – Indonesian Petroleum Association (IPA) menegaskan komitmennya mendukung Pemerintah Indonesia dalam memperkuat ketahanan energi dan meningkatkan produksi minyak dan gas bumi domestik. Komitmen ini diwujudkan melalui penetapan empat area prioritas strategis, 11 Desember 2025.
Keempat area tersebut adalah kepastian hukum dan penghormatan terhadap kontrak, percepatan kegiatan eksplorasi, peningkatan kemudahan berusaha, serta dukungan terhadap revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas). Penekanan ini disampaikan dalam Rapat Umum Tahunan Anggota IPA di Jakarta, Rabu (10/12).
“Dengan berfokus pada empat area tersebut, IPA berkomitmen untuk bekerja sama dengan Pemerintah guna memastikan industri hulu minyak dan gas bumi terus memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan energi nasional,” ujar Presiden IPA 2026, Kathy Wu.
IPA menilai kepastian kontrak dan hukum sebagai pilar fundamental untuk meningkatkan kepercayaan investor. Asosiasi juga mendorong percepatan eksplorasi sebagai kunci pencapaian target produksi pemerintah, termasuk dengan penawaran lebih banyak wilayah kerja, proses persetujuan Kontrak Bagi Hasil (PSC) yang lebih cepat, serta kepastian perpanjangan kontrak.
Di sisi kemudahan berusaha, IPA menyambut positif terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mencakup Service Level Agreement. IPA juga mendukung penuh Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR RI dalam proses revisi UU Migas yang dianggap penting bagi pertumbuhan industri.
Dalam kesempatan yang sama, IPA mengumumkan susunan kepemimpinan baru untuk periode 2026. Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo, akan bergabung dalam Dewan Pengawas IPA.
Dewan Pengurus IPA 2026 akan dipimpin oleh Kathy Wu (BP Berau Ltd) sebagai Presiden, dengan Wakil Presiden Ronald Gunawan (Medco E&P Indonesia) dan Wade Floyd (ExxonMobil Cepu Ltd). Susunan ini efektif sejak 10 Desember 2025. (KP).
