“Bupati Natuna Cen Sui Lan memperjuangkan penguatan cetak biru (blueprint) pembangunan wilayah perbatasan melalui koordinasi dan lobi lintas kementerian di Jakarta. Upaya tersebut diarahkan untuk mengintegrasikan pembangunan infrastruktur pulau-pulau terluar, membuka konektivitas maritim internasional, memperkuat sektor perikanan, serta memastikan kebutuhan Natuna masuk dalam perencanaan pembangunan nasional.”
NATUNA – Pemerintah Kabupaten Natuna terus mendorong penguatan cetak biru (blueprint) pembangunan wilayah perbatasan sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi daerah tersebut sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Di bawah kepemimpinan Bupati Natuna Cen Sui Lan, pemerintah daerah melakukan koordinasi dan lobi lintas kementerian di Jakarta untuk memperjuangkan agar berbagai kebutuhan strategis Natuna masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional.
Agenda pembangunan tersebut tidak hanya menyangkut infrastruktur dasar, tetapi juga mencakup penguatan konektivitas internasional, kedaulatan maritim, pengembangan ekonomi perikanan, hingga pemerataan jaringan telekomunikasi di pulau-pulau terpencil.
Saat memaparkan rencana strategis daerah di hadapan jajaran kementerian pusat, Cen Sui Lan menegaskan bahwa Natuna harus mendapatkan perhatian khusus sebagai wilayah perbatasan.
“Natuna bukan lagi sekadar halaman belakang, melainkan pintu gerbang utama Indonesia. Cetak biru pembangunan yang kami ajukan mencakup integrasi infrastruktur pulau-pulau kecil terpencil hingga penguatan jaringan telekomunikasi. Kami melobi pusat agar seluruh proyek strategis ini masuk ke dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) demi mengatasi ketertinggalan dan masalah sinyal internet yang belum merata di perbatasan,” tegas Cen Sui Lan.
Berdasarkan paparan pemerintah daerah, terdapat lima agenda strategis yang menjadi bagian dari perjuangan pembangunan Natuna di tingkat pemerintah pusat.
Usulan Kerja Sama Sister City dengan Hainan
Salah satu agenda yang diperjuangkan adalah rencana kerja sama sister city antara Kabupaten Natuna dengan salah satu kabupaten di Provinsi Hainan, Tiongkok.
Setelah melakukan kunjungan kerja ke Tiongkok, Cen Sui Lan menemui Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Jakarta untuk meminta dukungan Kementerian Dalam Negeri terhadap rencana kerja sama tersebut.
Kerja sama internasional yang diusulkan mencakup tiga sektor utama, yakni ekonomi maritim, pengembangan pariwisata, dan pertukaran kebudayaan.
Melalui rencana tersebut, Pemkab Natuna berharap hubungan antardaerah dapat membuka peluang pengembangan ekonomi sekaligus memperluas kerja sama di kawasan regional.
Dorong Konektivitas Maritim Internasional
Agenda berikutnya berkaitan dengan penguatan konektivitas maritim dan posisi strategis Natuna di kawasan perbatasan.
Dalam rapat koordinasi bersama Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno di Kantor Bupati Natuna, pemerintah daerah mendorong adanya kebijakan afirmasi bagi wilayah perbatasan.
Cen Sui Lan juga mengangkat pentingnya penguatan kedaulatan di kawasan Laut Natuna Utara serta pembukaan jalur konektivitas maritim internasional yang dapat menghubungkan Natuna dengan sembilan negara tetangga.
Rencana tersebut diharapkan membuka peluang bagi Natuna untuk berkembang sebagai salah satu simpul konektivitas maritim sekaligus memperkuat posisi daerah dalam aktivitas ekonomi kawasan.
Anggaran Rp106 Miliar untuk Pengaman Pantai Pulau Kepala
Pada sektor infrastruktur pesisir, Pemkab Natuna memperkuat koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera IV Batam di bawah Kementerian Pekerjaan Umum.
Berdasarkan paparan pemerintah daerah, dukungan anggaran pusat sebesar Rp106 miliar berhasil diperoleh pada akhir Oktober 2026.
Dari jumlah tersebut, sebesar Rp80,25 miliar dialokasikan untuk pembangunan pengaman pantai Pulau Kepala tahap kedua.
Selain itu, Cen Sui Lan juga mengusulkan anggaran tahap ketiga sebesar Rp121 miliar sebagai kelanjutan pembangunan perlindungan pesisir.
Program tersebut diarahkan untuk mengurangi risiko abrasi dan melindungi kawasan pantai, khususnya di pulau-pulau terluar yang menghadapi ancaman kerusakan pesisir.
Perkuat Perikanan dan Perjuangkan DBH Berkeadilan
Pengembangan sektor perikanan juga menjadi bagian dari cetak biru pembangunan maritim Natuna.
Pemkab Natuna mendorong percepatan pembangunan sarana perikanan tangkap terpadu agar potensi kelautan daerah dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat.
Selain penguatan infrastruktur perikanan, pemerintah daerah turut memperjuangkan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) migas dan perikanan yang lebih besar serta berkeadilan.
Perjuangan tersebut berkaitan dengan harapan agar kontribusi sumber daya alam Natuna terhadap perekonomian nasional diikuti manfaat yang lebih nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat daerah penghasil.
Integrasikan Pembangunan Natuna ke Bappenas
Upaya memperjuangkan pembangunan Natuna juga dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Cen Sui Lan disebut telah memaparkan rencana induk pembangunan infrastruktur Natuna di Kantor Bappenas, Jakarta, sejak awal masa jabatannya.
Langkah tersebut bertujuan agar kebutuhan pembangunan pulau-pulau terpencil tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terintegrasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional.
Dengan demikian, berbagai kebutuhan strategis Natuna diharapkan dapat dipertimbangkan dalam penyusunan program pembangunan pemerintah pusat.
Lima agenda tersebut memperlihatkan arah perjuangan Pemkab Natuna dalam mendorong pembangunan wilayah perbatasan melalui berbagai jalur koordinasi pemerintahan.
Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan setiap usulan yang disampaikan kepada kementerian terkait benar-benar memperoleh tindak lanjut, masuk dalam dokumen perencanaan, mendapatkan alokasi anggaran, dan akhirnya terealisasi.
Sebab, bagi masyarakat Natuna, cetak biru pembangunan bukan sekadar dokumen perencanaan. Hasil akhirnya harus terlihat melalui infrastruktur yang lebih baik, konektivitas yang semakin terbuka, perlindungan pesisir, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau terluar.
Redaksi
