NATUNA (KP),- Tahun 2021 keinginan masyarakat Sedanau Timur, Kecamatan Bunguran Batubi Kabupaten Natuna Provinsi Kepri untuk memiliki jembatan penghubung antara Setungku ke Tanjung Sebauk sepanjang 800 meter yang sudah lama menjadi dambaan sepertinya bakal terkabulkan.
Jembatan yang sudah diusulkan oleh pemerintah desa kepada pemerintah kecamatan, kemudian diteruskan kepada dinas terkait di kabupaten tersebut, rencananya akan mulai dikerjakan secara bertahap menggunakan APBD Kabupaten Natuna tahun depan.
“Memang betul, hasil dari Musrenbang kemarin, tahun 2021 sudah kita akomodir untuk kegiata pembangunan Jembatan Setungku itu,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) Kabupaten Natuna, Helmi Wahyuda menjawab koranperbatasan.com di ruang dinasnya, Rabu 08 Juli 2020.
Kata Yuda, panggilan akrab Helmi Wahyuda, jembatan penghubung tersebut akan direalisasi pada tahun depan karena kondisinya memprihatinkan. Selain itu, keberadaan jembatan tersebut merupakan akses penghubung yang dibutuhkan warga.
“Jadi kita sudah melihat bahwa kondisi jembatan itu, sangat memprihatinkan. Insya allah kita prioritaskan pembangunan jembatan tersebut pada tahun 2021 nanti. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Tidak ada musibah lagi di negara kita ini. Takutnya nanti anggaran dikurang atau dibatasi lagi seperti saat ini,” ujarnya.
Karena lanjut Yuda, ada banyak kegiatan pembangunan fisik yang sudah diusulkan dan menjadi prioritas pada tahun 2020 di tunda. “Jadi bukan kita, tetapi pemerintah pusat yang mengurangi jatah anggaran untuk daerah. Insya allah tahun 2021 nanti bisa terealisasikan. Karena sudah kita masukan dalam Musrenbang usulan dari Dinas PUPR untuk kegiatan di tahun 2021,” jelasnya.
Menurut Yuda, usulan yang mereka ajukan adalah pembangunan jembatan Setungku secara menyeluruh. “Kemarin kita usulkan agar di bangun sekaligus. Tapi nanti kita lihat kosekuensi angarannya. Kalau memang mencukupi APBD kita, mungkin sekaligus diselesaikan. Tetapi nanti untuk pengesahan anggaran tahun 2021 kalau tidak memungkinkan pekerjaannya 100 persen, minimal kita melakukan 50 persen dulu,” tuturnya.
Yuda menyebutkan untuk sementara, karena kondisi jembatan sudah terlalu parah, maka pihaknya akan membahas bersama dengan pemerintah desa dan kecamatan. “Di dinas kita tidak ada anggaran untuk merawat jembatan tersebut. Jadi nanti kita koordinasi sama camat agar desa untuk sementara memperioritaskan anggaran pembangunan tersebut. Kita saling koordinasi saja. Karena tahun ini Dinas PUPR sendiri tidak ada anggaran untuk pemeliharaan jembatan, semuanya di potong,” tegasnya.
Yuda mengaku sudah mengatahui apa yang menjadi keinginan masyarakat di Desa Sedanau Timur. Pihaknya bahkan sudah melihat langsung kondisi lapangan. “Kita sudah melihat di media-media online. Ada banyak masyarakat kita mengirim kondisi jembatan tersebut, memang memprihatinkan sekali. Kita juga sudah kelapangan melihat langsung kondisi jembatan tersebut. Bahkan Pak Bupati pun sudah minta ini dipioritaskan,” pungkasnya.
Setiap kecamatan, kata Yuda pasti ada program pioritas dari hasil Musrenbang mereka. Tetapi besar kecilnya disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. “Jadi itu yang pertama. Yang kedua tergantung kemampuan keuangan kita untuk pembangunan tersebut. Karena ada juga sebagian kegiatan di kecamatan itu tidak menggunakan APBD, tetapi menggunakan DAK langsung dari pusat,” paparnya.
Usulan kegiatan itu, lanjut Yuda, sudah menjadai rutinitas untuk melaksanakannya melalui Musrenbang. Mekanismenya melalui Musrenbangdes, Musrenbangcam, sampai Musrenbangda.
“Jadi kita lihat saja nanti, proses pengesahan anggaran kita masuk biasanya awal tahun, kita sudah mulai kerjalan. Kita sekarang mekanismenya awal tahun sudah memulai proses pelelangan. Tergantung pada pengesahan APBD kita. Makin cepat, makin cepat pula kita dapat melaksanakan pekerjaan. Kalau lambat, maka lambat juga,” ungkapnya.
Sebagai Kepala Dinas PUPR, Yuda berharap semua keinginan masyarakat bisa terkabulkan. “Jadi kondisi keadaan baik jalan maupun jembatan yang ada di Kabupaten Natuna khususnya terakomodirlah. Tentu kita ingin semua kegiatan yang belum tersentuh pembangunannya diupayakan. Intinya kita tetap terus mendorong pembangunan agar masyarakat betul-betul dimudahkan dengan hasil pembanguna yang kita kerjakan,” tutupnya.
Sebalumnya, Sekcam Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna, Zarman, S.Sos membenarkan bahwa masyarakat Desa Sedanau Timur ingin jembatan penghubung antara Setungku dengan Tanjung Sebauk segera disiapkan.
Katanya, keinginan masyarakat itu, telah disampaikan oleh Pemerintah Desa Sedanau Timur kepada pihaknya untuk segera diusulkan kepada dinas terkait. “Itu sudah dari tahun lalu. Memang sudah diusulkan dari desa ke kecamatan. Kemudian kecamatan juga sudah ngusulkan ke kabupaten,” kata Zarman menjawab koranperbatasan.com di ruang dinasnya, Kamis 02 Juli 2020.
Menurut Zarman, anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan Jembatan Setungku – Tanjung Sebauk tidak sedikit. Oleh karena itu, pemerintah daerah mengusulkan pembangunan tersebut ke provinsi. “Kalau gak salah jembatan itu, sekitar 800 meter. Jadi memerlukan anggaran besar, namun sudah kita usulkan. Kalau gak salah, karena anggarannya besar, setahu saya kabupaten ngusulkan ke provinsi. Kalau gak salah saya,” ujarnya.
Tahun kamarin kata Zarman, sudah diusulkan oleh pihaknya ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Natuna. “Kendala sampai sekarang belum terealisasi mungkin karena anggarannya besar. Solusi saat ini masyarakat perbaiki secara gotong royong. Tapi hasilnya gak memuaskan. Kita memang mengharapkan bantuan dari pemerintah. Kalau sifatnya gotong royong swadaya masyarakat, tidak akan siap secara bagus,” jelasnya.
Zarman memastikan Jembatan Setungku – Tanjung Sebauk masuk dalam program prioritas yang diusulkan oleh pihaknya ke kabupaten. “Sudah masuk prioritas kecamatan tahun ini. Cuma di kabupaten di pilah-pilah dulu, nanti ini mungkin ke provinsi, karena anggarannya lebih besar. Tapi sudah di tampung akan diusahakan,” pungkasnya.
Jauh hari sebelumnya, Jum’at 15 Mei 2020, aktifitas di Kontor Desa Sedanau Timur, tampak sibuk. Suasana yang penuh dengan aktifitas pemerintahan itu, membuat koranperbatasan.com memutuskan untuk bertemu langsung dengan Tarmizi Ahmad, selaku Kepala Desa Sedanau Timur.
Sebab beberapa hari sebelumnya, koranperbatasan.com sudah mendapat izin temu janji konfirmasi. Saat ditemui di ruang dinasnya, Tarmizi terlihat sedang berdiskusi dengan salah satu staffnya. “Silakan masuk, pak wartawan,” kata Tarmizi kepada koranperbatasan.com.
Saat berada dalam ruangan, Tarmizi kemudian meminta staff yang ada di ruangannya memanggil Saimun selaku Ketua Badan Pengawas Desa (BPD) untuk dapat memberikan penjelasan kepada koranperbatasan.com. “Tolong panggilkan Pak BPD, bilang ada wartawan,” ujar Tarmizi kepada staffnya.
Tak lama kemudian, Saimun pun tiba. Dihadapan Kadesnya Ketua BPD itu, menyebutkan ada satu rencana pembangunan yang harus mereka selesaikan. Pembangunan itu, kata Saimun menjadi tuntutan masyarakat terhadap kinerja mereka. “Masyarakat ingin jembatan penghubung antara Setungku dengan Tanjung Sebauk ini disiapkan,” kata Saimun, memulai ceritanya, terkait tuntutan masyarakat Desa Sedanau Timur.
Keluh kesah yang disampaikan masyarakat itu, kata Saimun benar-benar menjadi tantangan berat bagi mereka selaku pemerintah desa. Sebab untuk dapat menyelesaikan pembangunan yang menjadi tuntutan masyarakat itu, memerlukan biaya cukup besar. “Ini memerlukan biaya yang tidak sedikit. Panjang jembatan itu, sekitar 800 meter. Memang sudah kita bangun menggunakan kayu sekitar 130 meter, dari Dana Desa (DD). Sisanya masih ada sekitar 670 meter,” sebutnya.
Menurut dua pimpinan tertinggi, di tingkat desa dalam ruangan yang sederhana itu, jembatan penghubung Setungku dengan Tanjung Sebauk merupakan akses keluar masuk orang dan barang. Sehingga keberdaaan jembatan penghubung itu, menjadi sangat penting.
“Memang sepengetahuan kami sebagai pemerintah desa, itu kunci utama antara Desa Sedanau Timur dengan Setungku. Disitukan ada banyak kebutuhan, baik siang maupun malam. Sudah belasan tahun kondisi jembatannya seperti itu,” terang Saimun, meminta koranperbatasan.com setelah wawancara, ikut bersamanya melihat langsung kondisi jembatan. “Setelah ini kita sama-sama kesana,” pintanya.
Kata Saimun, apapun kejadian di Setungku hanya bisa ditempuh dengan cepat termasuk urusan dari desa menuju Setungku, adalah menggunakan jembatan tersebut. “Untuk yang cepat sekarang ini, memang jembatan itu. Walaupun dalam keadaan patah, dan ambruk, tetap kami lintasi. Contoh ada warga sakit, ada kematian, anak sekolah, termasuk warga ingin berobat, tetap menggunakan jembatan itu, karena tidak ada akses lain. Yang saya bilang belasan kilo itu, sebenarnya tidak layak dilewati. Kondisinya pak wartawan bisa lihat sendiri,” pungkas Saimun.
Tampak memprihatinkan, wajah Kades dan Ketua BPD saat itu, terlihat agak sedikit tegang. Kinginan kuat untuk dapat menjawab tantangan masyarakat terkait jembatan penghubung itu, benar-benar menjadi pujaan. Sebab puluhan tahun keinginan masyarakat itu belum terealisasikan. “Dulu kita bangun pakai kayu dari dana desa, hasilnya bagus. Jadi yang ada sekarang ini terbuat dari kayu. Lamanya kurang lebih, sudah puluhan tahun. Kadang-kadang pas ada orang lewat jembatannya patah. Kemarin kita swadaya tenaga masyarakat untuk merehap yang rusak, sistem kerjanya bergotong royong,” kata Saimun menjelaskan.
Memenuhi keinginan masyarakatnya, Saimun memastikan bahwa disetiap Musrenbagdes Jembatan Setungku menuju Tanjung Sebauk tetap menjadi yang prioritas. Selain itu, pihaknya juga sudah berjuang hingga ke tingkat provinsi, sayangnya belum membuahkan hasil. “Bupati sendiri sudah pernah meninjau. Beliau mengatakan kita pioritaskan jembatan ini, dan sudah dihitung oleh Dinas Perkim sekitar 15 milyar. Waktu itu, Camatnya Pak Nurpata sendiri hadir mendampingi Pak Bupati. Bupati juga sudah menjelaskan bahwa jembatan itu sangat darurat. Malah waktu itu, saya membawa Pak Bupati ketengah jembatan beliau tidak berani. Namun pulang dari kunjungan itu, sampai saat ini belum ada tindaklanjutnya. Kami pantau tahun 2020, alasan dana itu tergeser ke daerah lain, kita pakai dana DAK,” cetusnya, menceritakan sedikit perjuangan yang telah dilakukan agar jembatan tersebut di bangun.
Mantan Kades dulu, lanjut Saimun, bersama Camat Hasanuddin sudah pernah memperjuangkan keinginan masyarakat itu sampai ke provinsi. “Waktu itu kami langsung ketemu sama Kepala PU-nya. Memang ditanggapi dengan baik. Kami kemudian menyodorkan proposal beserta poto kondisi jembatan. Tapi proyeknya tidak muncul. Padahal dia mengaku sangat prihatin. Nah, kesalahannya dimana, kami tidak tahu. Apakah kami ini kurang pemantauan, atau memang hanya kasih angin segar saja sama kami?,” katanya mengakhiri, kemudian meminta koranperbatasan.com menuju lokasi.
Tiba di lokasi, saat itu cuaca agak sedikit redup. Tengah perjalanan koranperbatasan.com terpaksa harus menghentikan kenderaan. Selain belum terbiasa, juga karena kondisi jembatan ada yang sudah ambruk. Tak banyak komentar, saat itu kamera pun menari, cahanya berhasil merekam beberapa jembatan terpotong. (KP).
Laporan : Riduan / Johan
