Pusat kekuasaan ekonomi dan politik Indonesia masih berpusat di Jakarta dan itu tercermin dalam cara negara merancang kebijakan fiskal. Rencana pembangunan nasional yang disusun di ibu kota sering kali tidak memperhitungkan kompleksitas geografis dan sosial di wilayah perbatasan. Akibatnya, daerah-daerah terluar menanggung beban risiko dari kebijakan yang tidak pernah mereka ikut rumuskan.
KEBIJAKAN publik yang bersifat nasional seharusnya lahir dari pemahaman menyeluruh atas keragaman geografis, demografis, dan kapasitas daerah. Namun dalam praktiknya, rancangan kebijakan fiskal dan pembangunan di Indonesia masih sangat Jakarta-sentris. Proyek dan rencana besar dirumuskan di pusat tanpa pelibatan substantif dari daerah, terutama wilayah perbatasan.
Akibat dari sentralisasi ini adalah ketimpangan dalam pelaksanaan dan dampak kebijakan. Ketika pemerintah pusat memutuskan pemotongan subsidi energi, misalnya, daerah perbatasan merasakan beban yang lebih berat karena tingginya biaya logistik dan ketergantungan pada pasokan dari luar. Harga barang naik lebih tajam, distribusi terhambat, dan rumah tangga miskin di pinggiran menjadi pihak pertama yang terdampak.
Kesenjangan ini diperparah oleh asumsi kebijakan yang tidak merefleksikan kondisi lokal. Model makroekonomi yang digunakan dalam penyusunan APBN sering kali hanya berbasis data agregat nasional. Padahal, elastisitas harga, akses terhadap pasar, dan ketersediaan infrastruktur sangat berbeda antara Jakarta dan perbatasan. Ketika instrumen fiskal diterapkan secara seragam, ketidakadilan justru diperluas.
Perlu juga dicermati bahwa banyak proyek nasional besar tidak berakar dari kebutuhan daerah, melainkan dari agenda politik pusat atau tekanan investor. Pembangunan infrastruktur misalnya, lebih sering diarahkan ke wilayah yang sudah memiliki konektivitas tinggi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, sementara daerah perbatasan tetap tertinggal dengan akses jalan dan layanan publik yang terbatas.
