Ironisnya, ketika proyek pusat gagal atau menimbulkan efek eksternal, daerah yang tidak dilibatkan sejak awal tetap diwajibkan untuk menanggung dampaknya. Daerah perbatasan harus menyerap inflasi lokal, menyesuaikan belanja daerah mereka, atau merealokasi anggaran untuk merespons perubahan kebijakan yang ditentukan sepihak dari Jakarta.
Masalah ini mengindikasikan bahwa desentralisasi yang selama ini didengungkan masih bersifat administratif, bukan substantif. Pemerintah daerah diberi tugas teknis, tetapi tidak memiliki kekuatan dalam menentukan arah fiskal atau merumuskan solusi strategis. Ini menjadikan mereka sekadar pelaksana, bukan mitra pembangunan.
Untuk mengatasi ketimpangan ini, diperlukan pendekatan fiskal yang berbasis wilayah (place-based policy), di mana kebijakan disusun berdasarkan kebutuhan dan karakteristik lokal, bukan hanya berdasarkan rata-rata nasional. Wilayah perbatasan harus diberikan ruang untuk menentukan prioritas, menyusun program berbasis komunitas, dan mengakses dana afirmatif yang lebih fleksibel.
Pemerintah pusat juga perlu membangun sistem perencanaan yang inklusif dan responsif. Forum Musrenbang tidak boleh menjadi formalitas administratif, melainkan mekanisme riil untuk mempertemukan perspektif lokal dan nasional. Keadilan fiskal menuntut distribusi kekuasaan dalam penyusunan rencana, bukan hanya distribusi anggaran di tahap akhir.
Tanpa perubahan paradigma ini, perbatasan akan terus menjadi ruang marjinal yang menanggung risiko dari rencana besar yang tidak pernah mereka ajukan. Jakarta boleh menyusun rencana, tetapi dampaknya harus ditanggung bersama secara adil, dengan pelibatan penuh dari pinggiran yang selama ini dikorbankan.
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
