Di balik narasi pembangunan yang inklusif, kebijakan publik Indonesia justru mencerminkan adanya hirarki tak kasat mata, siapa yang dianggap layak diperhatikan dan siapa yang terus-menerus diabaikan. Wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) seolah tak masuk dalam radar prioritas, baik dalam alokasi anggaran maupun perhatian teknokratik pusat kekuasaan.
KEBIJAKAN publik seharusnya menjadi cermin dari keadilan sosial. Namun dalam praktiknya, ia justru kerap menegaskan garis batas antara yang dianggap “berharga” dan yang tidak. Ketika negara mengalokasikan anggaran secara tidak merata, memusatkan layanan dasar dan pembangunan infrastruktur di kota-kota besar, maka sesungguhnya negara sedang membentuk hierarki kehidupan, siapa yang layak hidup dengan pelayanan penuh dan siapa yang hidup sekadar bertahan.
Giorgio Agamben dalam konsep biopolitik menyatakan bahwa negara modern kerap memperlakukan sebagian warga negara sebagai “bare life” hidup biologis semata tanpa makna politik. Inilah yang kita saksikan di banyak wilayah 3T masyarakat hidup dalam kondisi minim fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, seolah-olah keberadaan mereka tidak cukup penting untuk dihitung dalam matriks kebijakan negara.
Lebih jauh, Hannah Arendt mengingatkan bahwa kekuasaan negara dapat menjadi alat yang menyaring siapa saja yang diberi hak untuk “muncul di ruang publik.” Wilayah 3T yang terus-menerus tak diundang dalam proses perencanaan pembangunan nasional adalah contoh nyata bagaimana “ketakhadiran” mereka adalah hasil dari kebijakan yang tidak netral.
Jika kita menelusuri struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), distribusi belanja modal dan proyek strategis nasional menunjukkan konsentrasi di kawasan urban atau daerah pertumbuhan ekonomi. Daerah 3T seringkali hanya mendapatkan sisa, jika bukan sekadar janji, tanpa ruang untuk menentukan prioritas mereka sendiri. Di sinilah bahasa teknokratik pemerintahan menjadi alat kekuasaan hanya yang dapat berbicara dalam istilah efisiensi fiskal, pertumbuhan PDB, dan daya saing global yang masuk ke dalam agenda.
