Di negeri yang mengaku demokratis dan berlandaskan keadilan sosial, realitas anggaran dan kebijakan publik justru menunjukkan wajah lain, negara secara sadar memilih siapa yang layak dipelihara dan siapa yang cukup dibiarkan. Dalam ketimpangan struktural ini, wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) kerap menjadi pihak yang dilupakan bukan karena ketidaktahuan tetapi karena keputusan politik yang terukur.
KETIKA kita berbicara tentang negara yang terlintas biasanya adalah perlindungan, pelayanan, dan keadilan. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Dalam praktik kebijakan publik dan alokasi anggaran, negara tidak pernah benar-benar netral. Ia membuat pilihan dan pilihan itu menunjukkan siapa yang dianggap penting untuk dipelihara dan siapa yang cukup untuk dibiarkan.
Wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) adalah contoh paling nyata dari dilema ini. Alih-alih diprioritaskan karena kerentanannya, daerah-daerah ini justru menjadi korban dari logika pembangunan yang berorientasi pada efisiensi dan return investasi. Ketika anggaran negara disusun berdasarkan logika teknokratik seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), atau kontribusi ekonomi lokal, maka otomatis wilayah 3T yang secara statistik lemah akan kalah dalam kompetisi anggaran.
Dalam logika ini, negara tidak lagi bertindak sebagai pelindung semua warganya, melainkan sebagai manajer investasi yang menghitung untung-rugi dari setiap pengeluaran publik.
Hierarki yang Disusun Negara
Lalu, apa dampaknya? Masyarakat 3T hidup dalam realitas sosial yang timpang. Fasilitas pendidikan terbatas, akses layanan kesehatan sangat minim, dan infrastruktur dasar seperti jalan dan air bersih masih menjadi kemewahan. Namun lebih dari sekadar infrastruktur, yang hilang adalah rasa keberhargaan sebagai warga negara.
Kondisi ini menunjukkan bahwa negara secara aktif melalui keputusan fiskal dan perencanaan pembangunan membentuk hirarki tentang siapa yang “berarti” dan siapa yang bisa dikesampingkan. Ini bukan kegagalan administratif semata, tetapi keputusan politik yang secara sadar mengabaikan kelompok tertentu karena dianggap tidak mendatangkan “nilai tambah” secara makroekonomi.
