KEUANGANOPINISALAM PERBATASAN

Dipelihara atau Dibiarkan? Negara Tentukan Siapa yang Berarti

×

Dipelihara atau Dibiarkan? Negara Tentukan Siapa yang Berarti

Sebarkan artikel ini
Wilayah terpencil Indonesia yang terabaikan dengan fasilitas umum rusak dan bendera merah putih usang
Ilustrasi potret kehidupan di wilayah terluar Indonesia dengan infrastruktur rusak dan simbol negara yang mulai pudar.

Ketika Anggaran Menjadi Cermin Ideologi

APBN dan APBD bukan sekadar angka. Ia adalah dokumen politik yang menunjukkan skala prioritas negara. Dan dari angka-angka itu kita bisa melihat bahwa sebagian besar belanja kementerian masih terkonsentrasi di Jawa dan kota-kota besar.

Dari belanja modal nasional, hanya sekitar 7% yang dialokasikan untuk daerah tertinggal menurut data Bappenas 2024. Sementara kebutuhan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan transportasi dasar di wilayah 3T masih belum terpenuhi hingga hari ini.

Ini membuktikan bahwa anggaran adalah ekspresi ideologi. Ketika anggaran lebih berpihak pada wilayah maju, maka itu adalah tanda bahwa negara secara ideologis lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi daripada keadilan sosial.

Apa yang Bisa Dilakukan?

Perubahan harus dimulai dari kesadaran bahwa ketimpangan ini bukanlah hasil alamiah, melainkan hasil dari keputusan politik yang bisa dikoreksi.

  • Pertama, perlu ada affirmative policy untuk wilayah 3T yang tidak didasarkan pada efisiensi belaka, tapi pada prinsip keadilan distribusi.
  • Kedua, pelibatan warga 3T dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan perlu diperluas. Mereka bukan sekadar objek pembangunan, tetapi harus menjadi subjek.
  • Ketiga, reformasi fiskal perlu diarahkan untuk memperkecil gap antara pusat dan pinggiran, bukan memperlebar jurang seperti yang terjadi sekarang.

Penutup: Negara Bukan Mesin, Tapi Organisme Politik

Akhirnya, kita harus kembali pada pertanyaan dasar apakah negara masih menjadi rumah bersama, atau justru hanya menjadi milik segelintir yang dianggap “berarti”?

Jika negara hanya memelihara mereka yang dianggap produktif, lalu membiarkan sisanya bertahan hidup di pinggiran, maka itu bukan negara demokratis. Itu adalah negara teknokratis yang kehilangan nurani sosialnya.

Wilayah 3T tidak menuntut keistimewaan mereka hanya meminta keadilan. Dan keadilan seharusnya bukan soal siapa yang menyumbang lebih banyak, tapi tentang siapa yang paling membutuhkan uluran tangan negara.

Baca Juga:  Ketika Efisiensi Anggaran Jadi Alasan Stagnasi

Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan


📊 Views: 19

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *