Paradoks ini makin kentara saat indikator makroekonomi dipakai sebagai tolok ukur utama keberhasilan nasional. Dalam kerangka ini, 3T gagal tampil karena tidak cukup “kontributif” secara statistik. Padahal, wilayah ini menyimpan persoalan mendasar yang jika diabaikan, akan terus memperlebar kesenjangan sosial dan memperkuat alienasi warga dari identitas kebangsaan mereka.
Dengan kata lain, negara secara simbolik telah menyempitkan makna menjadi warga negara bukan semata soal status administratif, tetapi tentang sejauh mana seseorang atau satu wilayah dianggap layak diperjuangkan haknya oleh negara.
Ketika publik dikejutkan oleh kenyataan bahwa sebagian warga masih berjalan berkilo-kilometer untuk mengakses layanan kesehatan, atau bahwa sekolah satu-satunya dalam radius puluhan kilometer hanya memiliki satu guru, kita seharusnya bertanya lebih dalam bukan sekadar soal teknis, tetapi tentang orientasi politik kita sebagai bangsa.
Apakah kita masih menginginkan sebuah negara kepulauan yang utuh dan adil, atau telah menjelma menjadi negara metropolitan yang hanya berpihak pada pusat-pusat pertumbuhan?
Jawaban atas pertanyaan ini bukan hanya soal keberpihakan fiskal, tapi menyentuh inti identitas dan keberadaban bangsa itu sendiri.
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
