Narasi pembangunan nasional kerap ditampilkan melalui gambar jalan tol mulus, bandara megah, dan kereta cepat yang membelah jantung kota. Namun di balik gemerlapnya pusat, wilayah perbatasan masih terperangkap dalam keterisolasian. Jalan utama penuh lubang, jembatan rapuh, dan konektivitas fisik nyaris stagnan. Ketimpangan infrastruktur ini bukan hanya soal akses, tapi juga cermin dari distribusi fiskal yang bias dan tidak berkeadilan.
PEMBANGUNAN infrastruktur merupakan pilar utama pertumbuhan ekonomi dalam kerangka negara berkembang. Namun bila tidak diiringi dengan prinsip pemerataan, maka pembangunan hanya memperlebar kesenjangan spasial. Di Indonesia, konsentrasi pembangunan di kawasan pusat terutama di pulau Jawa dan wilayah metropolitan menjadi bukti nyata dari apa yang disebut dalam literatur ekonomi sebagai spatial fiscal disparity, yaitu ketimpangan anggaran berdasarkan lokasi geografis.
Wilayah perbatasan dan 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) seringkali hanya menerima proyek-proyek minor dengan nilai investasi rendah, yang fungsinya lebih administratif daripada strategis. Sementara anggaran triliunan dialokasikan untuk proyek nasional di pusat kota, seperti kereta cepat, jalan tol Trans Jawa, dan kawasan ekonomi khusus, jalan kabupaten di daerah perbatasan masih berupa tanah merah atau aspal tipis yang tidak tahan musim.
Masalah ini tidak terlepas dari desain alokasi fiskal yang berorientasi pada return of investment jangka pendek. Pemerintah pusat lebih condong membangun infrastruktur di lokasi yang diyakini memberikan dampak ekonomi tinggi dalam waktu cepat, seperti kawasan industri, pusat niaga, dan kota besar. Sementara wilayah perbatasan dianggap tidak ekonomis, karena rendahnya kepadatan penduduk dan lemahnya daya beli masyarakat lokal.
Padahal, fungsi strategis wilayah perbatasan tidak bisa diukur semata dari kalkulasi ekonomi. Dalam perspektif geopolitik, daerah-daerah ini berperan sebagai buffer zone yang menjaga kedaulatan nasional. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, wilayah pinggiran seharusnya menjadi prioritas dalam penguatan konektivitas antarwilayah. Ketika jalan rusak menjadi hal biasa di perbatasan, maka akses pendidikan, kesehatan, dan logistik ekonomi menjadi lumpuh.
