ANAMBAS – Selama lebih dari 15 tahun malayani jalur pelayaran komersial, kapal ferry Seven Star/VOC Batavia yang dioperatori oleh PT. Rempang Sejahtera Bahari dinilai kurang kepedulian dengan mengabaikan terhadap fasilitas bagi pasien rujukan.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Anambas, Indra Syahputra dengan lantang bicara mengkritik keras atas pelayanan yang dinilai pilih kasih tersebut lantaran pasien rujukan dari RSUD Anambas harus menempuh perjalanan laut kurang lebih 12 jam menuju Tanjungpinang atau Batam tidak di sediakan fasilitas khusus.
Menurut Indra Syahputra, sungguh terasa sebagai suatu ketidakpedulian yang nyata bagaimana mungkin orang sakit dengan kondisi tubuh lemah dibiarkan menyatu dalam satu kabin bersama banyak penumpang lain.
“Sampai hari ini tidak ada inisiatif menyediakan ruang khusus bagi pasien rujukan, sebagai bukti bentuk ketidakpedulian yang nyata karena mereka bukan pemain baru,” ungkap Indra Syahputra, Selasa, 13 Mei 2025 di salah satu kedai kopi Tarempa.
Sementara itu pada kesempatan yang sama dengan nada geram dan membara, Ketua Pemuda Pancasila Anambas, Arpandi turut mengomentari dengan tajam bahwa pihak operator tidak bisa terus berlindung di balik status perusahaan swasta.
Keuntungan diraup namun sosial terlupa, jika empati telah membeku lebih baik pergi dari Anambas itu. Jangan hanya tiket yang dihitung laku, kepedulian sesama, jauh lebih bermutu, begitulah gambaran menurut Arpandi, pihaknya juga menyebut hal itu sangatlah miris lantaran hanya meraup keuntungan namun sosial dilupakan.
“Pasien rujukan itu bukan penumpang biasa. Mereka butuh ruang aman, nyaman, dan manusiawi. Kalau PT Rempang Sejahtera Bahari tidak mampu menyediakannya, silahkan hengkang dari sini,” ucap Arpandi dengan geram.
Tak lupa sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Anambas Indra Syahputra lebih jauh menjelaskan bahwa bukan tuntutan muluk bagai istana megah yang mereka damba melainkan hak dasar warga sakit yang sedang berjuang untuk sembuh.
“PT Rempang Sejahtera Bahari wajib mempertimbangkannya jika masih ingin disebut bagian dari pelayanan publik,” tutup Indra Syahputra. (KP).
Laporan : Azmi
