Data makroekonomi mungkin menunjukkan tren positif, defisit menurun, rasio utang terkendali, PDB tumbuh. Namun realitas mikro menunjukkan sebaliknya. Konsumsi rumah tangga melemah, daya beli masyarakat turun, dan tingkat kemiskinan stagnan. Statistik di meja birokrasi tidak mampu menutupi piring kosong di rumah warga miskin.
Lebih menyedihkan lagi, di saat rakyat diminta “mengerti” dan “berhemat”, negara tetap menjalankan belanja sektor non-prioritas, perjalanan dinas mewah, proyek infrastruktur prestisius, dan anggaran lembaga yang tak menyentuh rakyat langsung. Ketimpangan ini memperlebar jurang antara narasi pemerintah dan realitas rakyat.
Apakah efisiensi anggaran memang harus dibayar dengan penderitaan warga? Ataukah ini bentuk asimetri kebijakan, di mana yang lemah harus terus mengalah agar negara tetap tampak kuat?
Ketika anggaran negara diselamatkan, tetapi rakyat dikorbankan, maka efisiensi berubah menjadi bentuk baru dari ketidakadilan. Negara harus kembali pada esensi kebijakan fiskal, menyejahterakan rakyat, bukan sekadar mempercantik laporan keuangan. Jika nurani fiskal benar-benar hidup, maka pemangkasan seharusnya tak dilakukan sembarangan, apalagi pada sektor yang menjadi napas hidup rakyat kecil.
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
