Padahal rakyat tidak menolak pertumbuhan, mereka hanya menuntut pemerataan manfaatnya. Apa artinya surplus APBN jika harga kebutuhan pokok terus naik? Apa maknanya target-target fiskal jika di desa-desa masih banyak keluarga yang tak bisa mengakses layanan kesehatan dasar? Rakyat tidak butuh janji, mereka butuh kebijakan yang berpihak dan berdampak langsung.
Dalam konteks ini, pemerintah harus mulai mendengar dengan lebih jernih. Jeritan ekonomi rakyat adalah indikator awal kegagalan sistemik. Tak cukup merespons dengan narasi optimistis perlu transformasi kebijakan yang mendasar mulai dari perbaikan basis data kemiskinan, realokasi anggaran untuk layanan publik esensial, hingga transparansi dan partisipasi warga dalam proses perencanaan anggaran.
Kebijakan fiskal semestinya hadir sebagai alat redistribusi keadilan bukan sekadar instrumen efisiensi. Jika negara terus mendorong efisiensi anggaran tanpa memperhitungkan daya tahan masyarakat, maka yang terjadi bukan lagi perbaikan ekonomi, melainkan pendalaman krisis sosial.
Dari angka menuju aksi, pemerintah harus lebih dari sekadar mengatur. Ia harus hadir dan berpihak. Karena ketika rakyat bersuara, yang dibutuhkan bukan reaksi kosmetik, tapi perubahan struktural yang nyata. Ekonomi rakyat bukan soal tren atau grafik, melainkan tentang kepastian bahwa setiap keluarga punya ruang hidup yang layak dalam sistem yang adil.
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
