Ketika pemerintah mulai memperketat belanja negara dengan dalih efisiensi fiskal, pertanyaan utama yang harus dijawab adalah bagaimana nasib rakyat kecil? Di balik kebijakan yang terlihat strategis di atas kertas, tersembunyi realitas pahit di lapangan. Bagi sebagian besar rumah tangga miskin, pemangkasan anggaran berarti hilangnya akses terhadap bantuan, layanan publik, dan stabilitas harga. Inilah ujian sejati bagi ketahanan ekonomi warga.
EFISIENSI fiskal yang tengah diupayakan pemerintah sejak awal tahun 2025 memang penting untuk menyeimbangkan APBN dalam tekanan global. Namun, konsekuensinya tak bisa dianggap ringan, khususnya bagi masyarakat yang hidup dengan pendapatan rendah dan akses terbatas terhadap layanan dasar.
Kebijakan pengendalian belanja negara terutama di sektor subsidi dan program bantuan sosial memiliki efek domino terhadap konsumsi rumah tangga. Konsep budget contraction ini, meskipun sah dalam teori ekonomi makro, seringkali tidak mempertimbangkan dampak mikro terhadap kelompok paling rentan.
Ketika belanja publik dikurangi, maka permintaan agregat ikut melemah. Daya beli masyarakat yang sudah rendah menjadi semakin tertekan. Akibatnya, warga yang sebelumnya mampu memenuhi kebutuhan pokok secara minimal pun kini harus memilih antara makan, sekolah anak, atau bayar listrik. Inilah yang disebut sebagai trade-off sosial, di mana efisiensi negara justru menimbulkan inefisiensi di tingkat warga.
Laporan terbaru dari berbagai lembaga riset menunjukkan penurunan signifikan dalam akses masyarakat terhadap bantuan tunai langsung, subsidi energi, hingga layanan kesehatan bersubsidi. Program yang selama ini menjadi penopang ekonomi warga kini menghilang atau dipersempit cakupannya. Di sisi lain, inflasi komoditas pokok belum kunjung reda.
