Dalam situasi ini, muncul ketimpangan adaptasi. Mereka yang berada di kelas menengah atas dapat mengalihkan konsumsi atau memanfaatkan dana darurat, sementara rumah tangga bawah tidak memiliki opsi selain bertahan. Ini menciptakan jurang baru dalam ketahanan ekonomi antar kelompok sosial, yang secara teori disebut sebagai resilience gap.
Negara yang idealnya hadir sebagai pelindung justru tampil sebagai pihak yang menarik diri dalam momen krusial. Rasionalisasi anggaran memang diperlukan, namun pelaksanaannya perlu disertai analisis risiko sosial yang menyeluruh. Jika tidak, yang terjadi adalah social cost shifting, yaitu pemindahan beban ekonomi dari negara ke warga secara diam-diam.
Penting untuk menekankan bahwa keberhasilan kebijakan makroekonomi tidak hanya dilihat dari angka defisit atau surplus, tetapi juga dari keberlanjutan sosial. Apakah rakyat merasa dilibatkan dan dilindungi dalam proses transisi kebijakan tersebut? Ataukah mereka sekadar menjadi objek yang harus menyesuaikan diri?
Saat ini, banyak warga dipaksa mengandalkan utang mikro, menjual aset kecil, atau mengurangi kualitas konsumsi demi bertahan hidup. Ini bukan strategi adaptasi yang sehat, melainkan bentuk survivalisme ekonomi. Negara perlu hadir tidak hanya dengan angka dan regulasi, tetapi dengan empati dan keberpihakan nyata.
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
