Lebih jauh, respons kebijakan fiskal sering kali cenderung bersifat top-down tanpa basis empirik yang kuat terhadap kondisi lokal. Program bantuan sosial seringkali bersifat temporal dan bersyarat, tidak menjawab kebutuhan struktural seperti ketersediaan lapangan kerja, sistem perlindungan sosial yang adaptif, dan akses terhadap layanan publik dasar.
Ketika efisiensi anggaran digencarkan, sektor-sektor layanan publik ikut terpangkas. Sekolah kekurangan fasilitas, puskesmas kekurangan obat, dan infrastruktur desa mandek. Di sisi lain, megaproyek yang menyerap anggaran triliunan rupiah tetap berjalan, meski dampaknya belum menyentuh ekonomi rumah tangga.
Pertanyaan yang perlu kita ajukan adalah siapa yang diuntungkan oleh pertumbuhan ekonomi saat ini? Apakah masyarakat kelas bawah ikut menikmatinya? Atau justru mereka yang paling terdampak oleh kebijakan efisiensi dan rasionalisasi anggaran?
Kita memerlukan indikator pembangunan yang lebih berempati terhadap dimensi kehidupan sehari-hari. Selain PDB dan inflasi, perlu ditegaskan pentingnya pengukuran seperti Multidimensional Poverty Index, Gini Ratio, dan Well-being Index untuk menggambarkan kualitas hidup rakyat secara lebih akurat.
Karena jika tidak, kita hanya akan terus memproduksi narasi ekonomi yang menjanjikan di atas kertas, sementara perut rakyat tetap kosong. Ekonomi yang sehat bukan sekadar tentang pertumbuhan, tetapi tentang keadilan dalam distribusi dan keberlanjutan dalam keberpihakan.
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
