Ketika pemerintah berbicara tentang pertumbuhan ekonomi yang impresif banyak rakyat kecil justru bertanya-tanya, tumbuh di mana, untuk siapa? Di balik narasi makroekonomi yang menjanjikan tersembunyi fakta-fakta mikro yang menunjukkan realitas getir, ketimpangan sosial, daya beli yang melemah, dan dapur-dapur yang tak lagi mengepul.
STATISTIK ekonomi kerap menjadi alat legitimasi kebijakan. Ketika angka Produk Domestik Bruto (PDB) diklaim meningkat, atau inflasi dikatakan terkendali, maka narasi resmi yang disampaikan adalah “ekonomi Indonesia membaik”. Namun bagi mayoritas warga yang hidup dari penghasilan harian atau gaji minimum, angka-angka tersebut terdengar seperti jargon akademik yang tak membumi.
Fenomena ini bukan tanpa alasan, secara teoritik pertumbuhan ekonomi memang bisa terjadi bersamaan dengan peningkatan ketimpangan jika distribusi hasil pembangunan tidak inklusif. Konsep ini telah lama dijelaskan dalam Kuznets Curve, di mana pembangunan tahap awal justru menciptakan jurang sosial sebelum terjadi pemerataan. Ironisnya, Indonesia tampak masih tertahan di fase ketimpangan yang memburuk, bukan membaik.
Di pasar-pasar tradisional, harga kebutuhan pokok terus naik. Sementara subsidi menyusut dan daya beli tak mengikuti. Masyarakat bawah terjebak dalam siklus inflasi biaya hidup (cost-push inflation) yang tidak dikompensasi oleh peningkatan upah riil. Artinya, meskipun statistik negara tampak “sehat”, dapur rakyat tetap “sakit”.
