PERJALANAN MUHAMMADIYAH DALAM POLITIK NASIONAL
Oleh : Enggar Bahalwan S.T
MUHAMMADIYAH merupakan suatu organisasi islam yang bergerak dalam bidang dakwah Amal ma’ruf nahi mungkar, yang berdiri pertama kali di kampung kauman Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 H oleh K.H Ahmad Dahlan. Berdirinya Muhammadiyah diharapkan dapat menciptakan masyarakat adil, makmur dan sejahtera sehingga terwujud sebagai masyarakat islam sebenarnya. Muhammadiyah berpandangan bahwa agama Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan meliputi: aqidah, ibadah, akhlak dan muamalah duniawiyah yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan harus dilaksanakan dalam kehidupan perseorangan maupun kolektif. Selain itu muhammadiyah juga ikut adil dalam peran politik nasional Indonesia, walapun demikian prinsip netral tidak berarti muhammadiyah kaku, baik secara individual mapun kelembangaan.
Muhammmadiyah memang suatu organisasi keislaman namum bukan berarti awam dalam dunia politik. Dibuktikan dengan adanya keterlibatan Muhammadiyah dan tokoh-tokohnya dalam memperjuangakan masyarakat dan pengembangan pergerakan amarma’ruf nahi mungkar. Sebagai organisasi keaagamaan Muhammadiyah tidak mengisolasi diri dari perkembangan politik yang berimplikasi langsung pada kehidupan umat, masyarakat, bangsa dan juga negara. Sehingga dapat dikatakan bahwa Muhammdiyah bukan merupakan suatu organisasi politik namun tidak buta akan politik.
Dalam perjalanan perjuangan Muhammadiyah,terdapat khittah yang mengandung pemikiran perjuangan yang merupakan tuntunan, pedoman maupun arah berjuang termasuk dalam politik. Terdapat sembilan butir pernyataan pokok kittah Muhammdiyah. Meskipun begitu Muhammadiyah bukanlah organisasi politik atau yang berperan sebagaimana organisasi politik seperti halnya partai politik dengan segala aktivitasnya dalam perjuangan kekuasaan di ranah negara atau pemerintahan. Namun baik organisasi kemasyarakatan maupun organisasi politik melalui jalur yang berbeda tetap bertemu dalam satu titik yaitu bersamasama membangun bangsa dan negara. Oleh sebab itu baik ormas keagamaan/kemasyarakatan maupun partai politik memiliki posisi dan peran yang berbeda tetapi sama-sama penting dan strategis dalam membangun kehidupan bangsa dan negara.
Perjalanan Muhammadiyah dalam sejarah perpolitikan Indonesia dimulai dari sebelum penjajahan Jepang yaitu mulai didirkannya Muhammadiyah pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 H, oleh K.H. Ahmad Dahlan, yang dimulai dengan mengadakan pengajian untuk mengajak kembali ke Qur’an dan Hadits pada kaum laki-laki dan diikuti oleh kaum ibu-ibu, dan mulai mendirikan sekolah dasar serta mendirikan organisasi untuk kaum perempuan Aisyiyah yang dipimpin istrinya Ny. Walidah Ahmad Dahlan, dan mempunyai 68 cabang yang tersebar di seluruh kekuasaan Hindia Belanda. Sesuai dengan kondisi Hindia Belanda yang saat itu gerakan kepartaian dibatasi, Muhammadiyah lebih banyak bergerak di bidang sosial. Sampai dikeluarkannya aturan disiplin pada SI tahun 1928, Fachruddin tokoh Muhammadiyah berkiprah di SI, bahkan sampai menduduki Bendahara.
Kemudian pada Era Jepang pada tanggal 21 September tahun 1937, Muhammadiyah bersama Nahdatul Ulama (NU) mendirikan MIAI (Majelis Islam A’la Indonesia) yang diwakili oleh K.H. Mas Mansyur dari Muhammadiyah, K.H. Abdul Wahab Chasbullah dari Nahdatul Ulama, dan K.H. Ahmad Dahlan mewakili organisasi nonpartai/ormas. Meskipun MIAI bukan bergerak di bidang politik, tetapi MIAIlah yang kemudian menjadi embrio Masyumi. MIAI dibubarkan oleh Jepang pada tahun 1943 dan menggantikannya dengan Masyumi yang di dalamnya juga terdapat Muhammadiyah. Pada tahun 1937 pula, K.H. Mas Mansyur bersama Dr. Sukiman Wirjosanjaya mendirikan PII (Partai Islam Indonesia) sebagai penimbangan atas sikap nonkooperatif dari PSII.
Lalu pada Era Kemerdekaan tanggal 7-8 November 1945, Masyumi tempat bernaung Muhammadiyah dan ormas Islam lainnya memutuskan untuk mengusung suatu misi yakni kemerdekaan. Masyumi menjadi partai politik yang amat kental perjuangannya dalam era kemerdekaan. Sudirman, kepala Hizbul Wathan diangkat menjadi pemimpin TNI. Kemudian tahun 1947 Muhammadiyah membentukan Angkatan Perang Sabil (APS) dengan Ketua Hajid, Wakil Ketua A.Badawi dan penasihat Ki Bagus Hadikusumo.
Dilanjutkan pasca kemerdekaan Muhammadiyah aktif di Masyumi, pada waktu pemilu 1955 Muhammadiyah masih bergabung dengan Masyumi meskipun NU waktu itu sudah keluar dan menjadi peserta Pemilu. Namun sidang Tanwir Muhammadiyah 1956 memutuskan meninjau ulang keanggotaan istimewa Muhammadiyah di Masyumi. Pada sidang tanwir 1959 Muhammadiyah resmi keluar dari Masyumi.
Kemudian pada era orde baru K.H. Faqih Usman dari Muhammadiyah dan Dr.Anwar Haryono pernah mengirimkan surat kepada Soeharto untuk mencabut larangan terhadap partai masyumi.Nota Faqih Usman tersebut tidak ditanggapi. Selanjutnya Muhammadiyah dan bekas pendukung masyumi mendirikan Parmusi, yang pasca Pemilu 1971 berfusi ke PPP. Pada era reformasi bulan Agustus 1998, Amien Rais, Ketua Muhammadiyah saat itu mendirikan Partai Amanat Nasional (PAN) yang mendapat dukungan dan fasilitasi dari Muhammadiyah. Pengajuan Bambang Sudibyo dan Hatta Rajasa yang dua kali menjadi menteri dari PAN, menimbulkan disharmoni PAN dan Muhammadiyah. Ketidakpuasan terhadap PAN menyebabkan generasi muda Muhammadiyah melahirkan partai sendiri yakni Partai Matahari Bangsa pada tanggal 26 November 2006.
Kesimpulan
Bahwa muhammadiyah menapaki sejarah dari berdirinya hingga saat ini, yang bergerak dibidang keagamaan dengan tujuan berdakwah amal ma’ruf nahi mungkar dengan segala lini kehidupan masyarakat. Muhammadiyah juga gerakan politik, namun bukan politik praktis, perpolitikan muhammadiyah berdasarkan khittah perjuangan Muhammadiyah yang dibuat sebagai batasan gerak politik Muhammadiyah.
Muhammadiyah dengan khittah dan manhaj gerakan yang melandasai serta dapat memainkan peran kebangsaan secara lebih proaktif melalui aktualisasi kerja-kerja dakwah kemasyarakatan yang lebih progresif, baik untuk memperkuat basis masyarakat madani(civilsociety) penguatan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang melandasi perjuangan pada cita-cita Muhammadiyah untuk menciptakan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. (***).
- Penulis : Enggar Bahalwan S.T
- Mahasiswa Prodi Magister Manajemen, Universitas Muhammadiyah Malang
