KEPRI (KP),-Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Kepri Bahtiar Baharuddin beserta jajaran dilingkungan Pemprov Kepri menandatangai Ikrar Netralitas dalam Pilkada Serentak 2020.
Penandatanganan petisi tersebut, turut disakskikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepri, Sriwati beserta anggota Bawaslu Provinsi Kepri, Rosnawati yang berlangsung di Kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin, 19 Oktober 2020.
“Ini sebagai bentuk tanggungjawab dan komitmen Pemprov Kepri bahwa Seluruh ASN dan Non-ASN serta yang memiliki gaji dari APBD wajib netral pada Pilkada 2020, “ujarnya.
Bahtiar menegaskan jika ditemukannya pelanggaran yang dilakukan oleh ASN dalam penyelenggaran Pilkada nantinya, maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
“Oleh karena itu, semua ASN wajib netral. Kalau tidak ada yang netral akan ditindak. Dan bisa dilaporkan ke sentra Gakkumdu nya,”tegasnya.
Sementara itu pada kesempatan sama, Sekda Prov Kepri, Arif Fadillah menjelaskan isi ikrar tersebut antara lain menjaga dan menegakkan prinsip netralitas ASN dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama maupun sesudah pelaksanaan Pilkada serentak 2020.
“Termasuk menggunakan media sosial secara bijak, tidak digunakan untuk kepentingan pasangan calon tertentu, tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong, menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun,”jelasnya.
Hingga sampai saat ini, tambah Arif sudah ada beberapa ASN di kabupaten/kota di Kepri dilaporkan yang diduga melanggar netralitas. “Seperti ASN di Bintan dan Lingga sudah kami rekomendasikan ke KASN, karena diduga melanggar netralitas,”pungkasnya. (KP/Deni).
