BATAM – Dalam sebuah langkah progresif guna mengkonsolidasikan tata kelola ketenagakerjaan yang berkeadilan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan forum strategis bertajuk “Pengawasan Ketenagakerjaan terhadap Kepatuhan Norma Ketenagakerjaan” di Hotel Harris Batam, Rabu (26/11/2025).
Agenda kolaboratif ini menghimpun representasi kunci dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, Polda Kepri yang diwakili oleh Kabidhumas, BPJS Ketenagakerjaan, asosiasi industri, serikat pekerja, serta kalangan industriawan se-Kepri.
Refleksi atas kompleksitas ekosistem ketenagakerjaan Kepri, dengan lebih dari 26.000 entitas perusahaan dan tenaga kerja melebihi 500.000 jiwa, meniscayakan pendekatan pengawasan yang tidak lagi fragmentatif, melainkan holistik dan integratif. Dalam pidato pembukaannya, Kepala Disnakertrans Kepri, Dr. H. Diky Wijaya, M.Si., menegaskan komitmen transformatif menuju visi “zero accident”. “Optimasi peran pengawasan bukan semata instrumentasi regulasi, melainkan sebuah etika kolektif untuk membangun ekosistem industrial yang manusiawi dan berkelanjutan,” tegasnya.
Narasumber dari Bidang Humas Polda Kepri, Kombes Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H., M.Si., dalam perspektifnya yang visioner, menempatkan kepatuhan normatif ketenagakerjaan sebagai sebuah sine qua non—prasyarat mutlak—bagi terwujudnya stabilitas keamanan yang inheren dengan iklim investasi yang kondusif. “Kerawanan industrial seringkali bersumber dari diskrepansi antara norma dan praksis. Dalam konteks inilah, sinergi antar-pemangku kepentingan berfungsi sebagai mekanisme preventif yang esensial. Polda Kepri tidak hanya hadir sebagai penegak hukum ex-post facto, tetapi sebagai mitra strategis dalam membangun early warning system melalui pendekatan security governance yang partisipatif,” paparnya dengan penuh wawasan.
Said Muhammad Idris, S.E., M.Ak., selaku Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, sebelumnya telah menggarisbawahi bahwa forum ini dimaksudkan sebagai ruang dialektika untuk memperkuat pemahaman komprehensif perusahaan terhadap triadika fundamental: norma ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dan perlindungan hak-hak normatif pekerja, yang kesemuanya merupakan pilar penopang hubungan industrial yang harmonis dan produktif.
Puncak dari forum sinergi ini ditandai dengan sebuah komitmen simbolis melalui penandatanganan Fakta Integritas oleh seluruh peserta, sebuah ikrar kolektif untuk menjadikan Kepri sebagai episentrum industri yang tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga berkeadilan secara sosial. Agenda kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi mendalam dari para narasumber yang mengkristalkan konsep dari kebijakan hingga implementasi teknis.
Dengan diselenggarakannya forum ini, terpatri sebuah optimisme baru bahwa tata kelola ketenagakerjaan di Kepri sedang menapaki trajectory yang tepat—sebuah konsolidasi multipihak yang mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, dan keberlanjutan. (KP).
Kontributor : Humas Polda Kepri
Laporan : Ides
Editor : Dhitto
