“Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Fadhli, S.E., M.M., menegaskan sikap tegak lurus bersama Ketua Umum DPP PPP dalam menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas). Selain mempercepat konsolidasi organisasi, DPW PPP Kepri bersama tujuh DPC juga menyatakan dukungan terhadap langkah penataan kepengurusan DPP, termasuk usulan pemberhentian Wakil Ketua Umum Agus Suparmanto dan Sekretaris Jenderal Taj Yasin.”
TANJUNGPINANG – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Kepulauan Riau menegaskan sikap tegak lurus bersama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dalam menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas).
Penegasan tersebut disampaikan Ketua DPW PPP Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Fadhli, S.E., M.M., usai memimpin Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) di Kantor DPC PPP, Jalan Basuki Rahmat, Tanjungpinang, Rabu (11/11/2026).
Rakorwil tersebut digelar sebagai tindak lanjut Rakornas untuk menyatukan sikap sekaligus mempercepat konsolidasi organisasi di tingkat daerah.
Kegiatan dihadiri Muhammad Fadhli bersama hampir seluruh pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP se-Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaannya dilakukan secara langsung dan daring karena kendala jarak serta kondisi geografis wilayah Kepulauan Riau yang terdiri atas pulau-pulau.
Selain mempercepat penyelesaian agenda organisasi yang belum tuntas, Rakorwil juga membahas rekomendasi Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) 2026 dan Rakornas terkait penataan kepengurusan DPP PPP.
Dalam keterangannya, Fadhli mengatakan DPW bersama DPC se-Kepri telah menyepakati sikap untuk tegak lurus bersama Ketua Umum dalam menjalankan tugas organisasi di daerah.
“Kami bersama DPC se-Kepulauan Riau sepakat untuk tegak lurus bersama Ketua Umum dalam melaksanakan tugas-tugas kami di daerah, menyelesaikan Musyawarah Ranting dan Cabang (Musracap), merampungkan seluruh kepengurusan DPC, dan meng-SK-kan yang belum selesai,” ujar Fadhli.
Ia menargetkan seluruh kepengurusan DPC PPP di Kepulauan Riau dapat dirampungkan pada Desember 2026.
Setelah konsolidasi kepengurusan selesai, DPW PPP Kepri akan melanjutkan tahapan persiapan Pemilu sesuai mekanisme yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain agenda konsolidasi daerah, Fadhli juga menyampaikan sikap DPW bersama tujuh DPC PPP se-Provinsi Kepulauan Riau terkait penataan kepengurusan DPP.
Ia mengatakan, pihaknya mendukung agar Ketua Umum DPP PPP mengambil langkah pemberhentian terhadap Wakil Ketua Umum Agus Suparmanto dan Sekretaris Jenderal Taj Yasin melalui mekanisme organisasi yang berlaku.
Menurut Fadhli, sikap tersebut mengacu pada rekomendasi Mukernas 2026 dan Rakornas yang baru-baru ini dilaksanakan. Dalam forum tersebut, kata dia, seluruh DPW memberikan rekomendasi agar kedua pejabat tersebut segera diberhentikan.
“Perihal ini sesuai mekanisme yang telah disampaikan oleh Ketua Umum,” kata Fadhli.
Ia menegaskan, DPW PPP Kepri akan tetap mengikuti arahan Ketua Umum dalam proses penataan organisasi, termasuk mengisi sejumlah posisi dalam formasi Pengurus Harian (PH) DPP yang saat ini kosong.
Sikap tersebut, menurutnya, menjadi bagian dari upaya menjaga kesinambungan kepengurusan sekaligus memastikan agenda konsolidasi partai berjalan hingga tingkat daerah.
Dengan target penyelesaian kepengurusan DPC pada Desember mendatang, DPW PPP Kepri berharap seluruh struktur organisasi di wilayah Kepulauan Riau dapat segera tertata dan siap menghadapi tahapan Pemilu berikutnya.
Laporan: Novi
