Tak terkecuali dalam diskusi itu muncul persoalan ruang fiskal Kepri. Salah satu penyebabnya, kian berkurangnya dana transfer ke daerah (TKD). Sementara kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) belum bisa mengimbangi penurunan TKD.
Alhasil, Anggaran Belanja dan Pembangunan Daerah (APBD) Kepri tahun 2026 bakal anjlok singnifikan. Dalam hitung-hitungan DPRD Kepri, akan turun menyentuh angka Rp 3,2 triliun. Padahal sebelumnya selalu bergerak naik hingga di atas Rp 4 triliun.
Akibat bakal anjloknya APBD 2026, ruang fiskal Kepri akan menyempit. Berbagai kegiatan dan pembangunan untuk masyarakat bakal tertunda. Penggunaan APBD harus betul-betul prioritas dan tepat sasaran.
Kondisi tersebut cukup ironis bagi Kepri yang selama ini terkenal sebagai ‘Lumbung Potensi’. Bayangkan Kepri yang mempunyai wilayah 96 persen lautan. Potensi sumber daya alam, terutama kemaritiman begitu besar. Namun potensi besar itu belum terkelola dengan baik.
BACA JUGA : PWI Natuna Bangkit Lagi Setelah SK Resmi Diserahkan
Membahas masalah ini seketika wajah Iman Sutiawan berubah serius. Sebab potensi masalah ini memang sedang menjadi fokusnya sebagai Ketua DPRD Provins Kepri. Iman tidak ingin masyarakat menganggapnya cuma tidur-tidur. Melainkan, merupakan kewajiban bagi Sang Ketua untuk mencari jalan keluar, agar potensi tersebut tak sekadar catatan dalam angka.
Iman memaparkan banyak sekali potensi kemaritiman Kepri, mulai dari perikanan budidaya, perikanan tangkap hingga pariwisata bahari. Ada berbagai jenis tambang seperti pasir kuarsa dan timah. Jika potensi tersebut tidak diangkut semua keluar Kepri, maka angkanya sangat besar untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
“Harapan kita sumber daya alam Kepri ya, tidak diangkut semua,” imbuh Iman.
Selama ini semua kekayaan alam tersebut mengalir jauh ke pusat, dan sebagian bocor. Kalau pun ada yang kenbali ke daerah, angkanya tidak signifikan. Tentu pengembaliannya hanya bagian dari TKD.
Fokus Labuh Jangkar Bisa Atasi Sempitnya Ruang Fiskal
Menurut pandangan Iman Sutiawan, dari ‘lumbung potensi’ Kepri, labuh jangkar bisa menjadi solusi jangka pendek. “Dari sumber daya alam yang begitu besar, sektor labuh jangkar bisa kita andalkan dengan cepat. Kekayaan-kekayaan lain juga bisa, tapi masih butuh prosesnya panjang,” terang Iman.
Untuk itulah Sang Ketua Iman, sudah menyurati Kementerian Perhubungan. Sebab kementerian inilah yang mempunyai kewenangan untuk memberikan hak pengelolaan jasa labuh jangkar atau parkir ruang laut 0 – 12 mil dari garis pantai.
