Membela Media, Membela Kewarasan Demokrasi
Kami tidak ingin terpancing dengan nada-nada destruktif seperti yang ditulis akun Saputra Natuna. Tapi kami wajib menyuarakan bahwa opini seperti itu tidak layak dibiarkan diam, karena mengandung fitnah terselubung, pelecehan profesi, dan upaya membungkam media dengan cara memanipulasi empati sosial dengan menulis “lebih baik dikasih ke anak yatim”.
Apakah Saputra Natuna tahu bahwa banyak anak yatim dan orang miskin justru tahu hak mereka karena membaca berita media? Apakah ia sadar bahwa anggaran media digunakan untuk membayar jurnalis yang terjun ke pelosok, bukan untuk memperkaya diri?
Komentar “media pengemis” adalah bentuk ketidaktahuan yang dibungkus dengan arogansi moral palsu. Dan lebih menyedihkan, itu muncul dari orang yang justru mestinya memahami nilai komunikasi publik dalam tata kelola pemerintahan modern.
BACA JUGA: Natuna Darurat Komunikasi, Semua Diam, Media Dibiarkan Tanpa Kepastian
Kami tegaskan, media tidak butuh dikasihani, tapi dihormati. Dan jika pemerintah daerah tidak kunjung menandatangani MoU/PKS dengan media yang telah sah berbadan hukum dan menjalankan fungsi pers secara benar, maka sesungguhnya bukan media yang gagal, tapi pemerintah yang kehilangan akal sehat komunikasinya.
Penulis : Amran
Editorial Koran Perbatasan menyoroti krisis komunikasi di Natuna. Saat MoU dan PKS tak kunjung dibuat, komentar negatif justru menyudutkan wartawan. Kominfo hingga Bupati memilih diam, media lokal ditinggalkan, demokrasi pun dipertaruhkan.
BACA JUGA: Soroti Sikap Bupati Natuna, Fadillah: “Jangan Kotak-kotakkan Media dan Masyarakat”
