Saat negara sedang mendorong keterbukaan informasi publik dan kolaborasi dalam penyebarluasan pembangunan daerah, justru ada suara-suara minor yang menyerang kehormatan profesi wartawan hanya karena mempertanyakan absennya kerja sama (MoU/PKS) antara pemerintah dan media. Ironisnya, komentar semacam itu bukan datang dari rakyat jelata, melainkan diduga dari lingkaran dekat kekuasaan.
BARU-BARU ini, redaksi Koran Perbatasan menerima tanggapan bernada nyinyir, sinis, dan merendahkan profesi wartawan melalui grup percakapan publik bernama BERITA NATUNA GRUP CCTV-NYA MASYARAKAT NATUNA. Akun dengan nama “Saputra Natuna”, yang tidak menunjukkan identitas jelas atau wajah dalam foto profil, menuduh wartawan sebagai pengemis, dan menuding bahwa media hanya ingin mendapatkan dana dari pemerintah.
Komentar itu bahkan menyebut, “Kalau aku jadi bupati, satu rupiah pun gak akan aku kasih. Mending dikasih ke anak yatim dan fakir miskin.” Ia bahkan menyerang pribadi Pemimpin Redaksi kami, menyatakan “Amran menjerit seperti orang lapar”, serta mengklaim bahwa anggaran media harus dihapuskan.
Kami menyadari, ini bukan sekadar komentar iseng. Ada aroma sistematis. Ada upaya membangun opini untuk membenturkan masyarakat dengan media dan lebih dari itu, membenturkan rakyat dengan hak mereka sendiri untuk mendapatkan informasi yang layak.
