NATUNA – Pemerintah Desa Batu Gajah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, telah menyalurkan dan merealisasikan anggaran Dana Desa (DD) tahun 2025 sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Desa dengan fokus utama pada ketahanan pangan, penanganan stunting, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).
Sekretaris Desa Batu Gajah, Adi Syahdiman, menyampaikan capaian realisasi dan detail penggunaan anggaran yang bersumber dari dana pusat dan daerah.
“Alhamdulillah untuk kegiatan ketahanan pangan sudah terealisasi 60% anggaran. Output penyerapan di lapangan untuk pembangunan sekitar 40%. BLT DD sudah 80-90%, sementara penyerapan untuk stunting sudah mencapai 80%,” jelas Adi kepada koranperbatasan.com di ruang kerjanya, Kamis, 18 September 2025.
Total alokasi dana yang dikelola Desa Batu Gajah pada tahun anggaran 2025 mencapai lebih dari Rp 884 juta. Rinciannya terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 884.211.100, Dana Desa (DD) sebesar Rp 716.822.000, serta Bantuan Keuangan Khusus (BAK) dari Provinsi Kepulauan Riau yang awalnya dianggarkan Rp 60 juta namun mengalami efisiensi menjadi sekitar Rp 30 juta lebih.
Berdasarkan Permendes, penggunaan DD memiliki sejumlah prioritas yang mengikat. Untuk ketahanan pangan, diamanatkan alokasi minimal 20% dari total DD. Dengan DD sebesar Rp 716 juta, maka alokasinya sekitar Rp 145 juta. Program yang dipilih adalah budidaya ayam kampung dan jagung hasil musyawarah desa.
“Ketahanan pangan itu masuk di penyitaan modal BUMDes minimal 20% dari DD kita. Berarti 145 juta itu 20%-nya. Itu minimal, boleh lebih, tapi kita ambil pola minimalnya,” ujar Adi.
Prioritas berikutnya adalah penanganan stunting. Meski tidak memiliki persentase tetap, program ini termasuk prioritas Permendes. Anggarannya dialokasikan untuk hal-hal seperti gaji kader dan makanan tambahan. Selain itu, BLT DD juga tetap menjadi prioritas dengan alokasi maksimal 15% dari DD.
Adi juga menyebutkan alokasi 3% dari DD untuk operasional pemerintah desa.
Sementara untuk ADD, yang nilainya lebih besar, penggunaannya difokuskan untuk pembinaan kelembagaan dan operasional rutin, bukan untuk pembangunan fisik. ADD membiayai berbagai kegiatan seperti pembinaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ), peringatan hari besar Islam dan nasional (PHBI/PHBN), bantuan untuk masjid, serta yang terbesar adalah untuk gaji dan insentif.
“Untuk gaji perangkat desa, BPD, RT, RW, Karang Taruna, dan PKK saja habis sekitar Rp 60 juta lebih per bulan. Karena kondisi seperti ini, operasional untuk kelembagaan seperti perayaan 17 Agustus atau tahun baru Islam seringkali belum bisa tercover, kita prioritaskan dulu yang rutin,” tuturnya.
Di sektor pembangunan fisik, dua proyek utama telah hampir selesai. Jembatan Gunung Lintang telah terealisasi 100%, sementara rehabilitasi ruang kelembagaan telah mencapai 95% dan tinggal menunggu serah terima dengan kepala desa. Proyek fasilitas olahraga, yaitu pembangunan lapangan voli, rencananya akan berlanjut dan ditargetkan selesai tahun ini.
Mengenai mekanisme penyaluran, Adi menjelaskan bahwa DD ditransfer setahun dua kali (60% di tahap pertama dan 40% di tahap kedua), sedangkan ADD masuk ke kas desa setiap bulan. Proses pencairan dana sudah menggunakan sistem CMS (Cash Management System) untuk pengeluaran, sehingga lebih efisien dan langsung transfer ke rekening pihak yang berhak.
“Pencairan alhamdulillah tidak ada kendala. Sinyal di sini bagus, prosesnya lancar. Kendala utama justru di lapangan, untuk ketahanan pangan, sering terkendala cuaca,” kata Adi.
Di akhir wawancara, Adi menyampaikan dua harapan utama untuk perbaikan ke depan. Pertama, adi berharap adanya kejelasan status dan kesempatan bagi perangkat desa untuk dapat mengikuti tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di instansi lain, yang saat ini tidak diizinkan.
Kedua, adi juga berharap pemerintah kabupaten dapat menambah persentase alokasi ADD yang ditransfer ke desa setiap bulannya.
“Mudah-mudahan ke depannya pemerintah kabupaten Natuna bisa agak lebih besar masuk setiap bulan ke desa, persentasenya nambah. Saat ini untuk operasional kelembagaan memang sering terkendala,” pungkas Adi Syahdiman. (KP).
Laporan : Nisa Andini
