“Kuasa hukum meminta BPN Kota Tanjungpinang menghentikan sementara penerbitan sertifikat PTSL di atas lahan seluas 51.600 meter persegi di Jalan Kijang Lama yang diklaim masih dalam sengketa.”
TANJUNGPINANG – Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Herman, S.H., M.H. & Rekan meminta Kantor Pertanahan (BPN) Kota Tanjungpinang tidak memproses penerbitan sertifikat melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap bidang tanah yang diklaim masih menjadi objek sengketa.
Permintaan tersebut disampaikan melalui surat Nomor 57/H&R/VII/2026 tertanggal 21 Juli 2026 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang.
Berdasarkan keterangan dalam surat tersebut, objek tanah berada di Jalan Kijang Lama, Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, dengan luas sekitar 51.600 meter persegi.
Kuasa hukum menyebut lahan tersebut telah dikuasai almarhum Ng Khie Bu sejak sekitar tahun 1967. Di atas lahan itu juga terdapat bangunan pabrik kecap yang disebut memiliki Sertifikat Hak Pakai Nomor 1396 tertanggal 10 Maret 1980 dengan luas 51.600 meter persegi.
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa pada 1987 telah diajukan permohonan perpanjangan Hak Pakai atas nama Ng Khie Bu. Kemudian pada 2012, pihak keluarga mengajukan permohonan pengembalian batas tanah kepada BPN Kota Tanjungpinang dan disebut telah membayar biaya pengukuran sebesar Rp5,26 juta.
Namun, menurut pihak kuasa hukum, proses pengukuran tersebut belum terlaksana hingga saat ini.
Kuasa Hukum Klaim Data Tanah Hilang dari Peta
Persoalan berlanjut ketika pada 2018 dilakukan pengurusan dan validasi data tanah oleh BPN. Dalam surat kuasa hukum disebutkan adanya perubahan data dari SHGB Nomor 1369 menjadi Hak Guna Pakai Nomor 0049/Desa/Kelurahan Melayu Kota Piring dengan luas tetap 51.600 meter persegi.
Kuasa hukum kemudian menyatakan bahwa ketika lokasi tanah diperiksa melalui aplikasi Sentuh Tanahku/BHUMI ATR/BPN, bidang yang dimaksud tidak ditemukan.
Atas kondisi tersebut, pihak kuasa hukum menduga bidang tanah tersebut telah dikeluarkan atau hilang dari peta bidang.
Pihak keluarga selanjutnya mengajukan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) pada 2019 untuk keperluan penyelesaian sengketa.
Proses pengukuran ulang juga disebut sempat dijadwalkan Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang pada Desember 2022. Namun, berdasarkan keterangan dalam surat kuasa hukum, pengukuran tersebut tidak dapat dilaksanakan.
Sengketa Berlanjut, Muncul Permohonan PTSL
Pada Januari 2023, proses mediasi kembali dilakukan, tetapi menurut kuasa hukum belum menghasilkan penyelesaian.
Selanjutnya pada April 2023, pihak keluarga memperoleh informasi bahwa lokasi tanah yang mereka klaim tersebut akan menjadi bagian dari permohonan PTSL oleh warga setempat.
Kuasa hukum menegaskan bahwa tanah tersebut masih dalam kondisi sengketa dan dinilai belum clear and clean.
Menurut mereka, pada 2026 masih terdapat proses PTSL terhadap sejumlah bidang tanah di kawasan Jalan Kijang Lama, RT 04/RW 05, Kelurahan Melayu Kota Piring.
Dalam surat tersebut disebutkan terdapat 14 bidang yang diajukan masyarakat untuk proses PTSL. Sejumlah nama pemohon beserta dokumen dasar kepemilikan berupa SKT dan SKGR juga dicantumkan.
Minta BPN Jangan Terbitkan Sertifikat
Atas kondisi tersebut, kuasa hukum meminta Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang menghentikan sementara proses penerbitan sertifikat terhadap bidang tanah yang mereka klaim masih menjadi objek sengketa.
Permintaan tersebut disampaikan untuk mencegah munculnya persoalan hukum baru. Pihak keluarga juga menyatakan telah membuat laporan pengaduan kepada Polda Kepulauan Riau terkait dugaan perbuatan pidana di atas lahan tersebut.
“Pihak kami memohon kepada Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang untuk tidak memproses atau menjalankan penerbitan sertifikat di atas tanah sengketa,” demikian inti permohonan yang disampaikan melalui surat tersebut.
Surat itu turut ditembuskan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Ombudsman Republik Indonesia, Ditreskrimum Polda Kepri, Ombudsman Provinsi Kepulauan Riau, serta Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau.
Hingga bahan berita ini disusun, belum terdapat keterangan dari pihak Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang dalam materi yang diterima terkait permintaan penghentian penerbitan sertifikat PTSL tersebut. (KP).
Laporan: Ides
