“Pelatih pencak silat di Kabupaten Natuna berinisial MR membongkar sejumlah persoalan menjelang seleksi atlet menuju Porprov 2026. Mulai dari persiapan yang dinilai terlalu mepet, biaya pendaftaran Rp150 ribu per atlet, tidak adanya penyegaran aturan pertandingan, hingga jadwal dan lokasi pertandingan yang disebut belum jelas menjelang hari pelaksanaan.”
Pelatih pencak silat di Kabupaten Natuna berinisial MR menyoroti persiapan seleksi atlet menuju Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2026 yang dinilainya belum matang. Ia mengungkap sejumlah persoalan yang dikeluhkan pelatih, mulai dari waktu persiapan yang mepet, biaya pendaftaran, komunikasi dengan perguruan, hingga ketidakjelasan teknis pertandingan.
NATUNA – Persiapan seleksi atlet pencak silat Kabupaten Natuna menuju Porprov 2026 menuai sorotan. Salah seorang pelatih pencak silat berinisial MR mengaku kecewa karena kegiatan yang bertujuan menjaring atlet terbaik untuk membawa nama daerah tersebut dinilai dipersiapkan dalam waktu terlalu singkat.
Menurut MR, informasi mengenai pelaksanaan seleksi baru diterima menjelang pertengahan Agustus, sedangkan pertandingan dijadwalkan berlangsung pada 20 Agustus 2026. Kondisi tersebut dinilainya menyulitkan pelatih dan perguruan untuk mempersiapkan atlet secara maksimal.
“Perjuangan atlet dan pelatih di lapangan itu berdarah-darah saat latihan. Namun, saat mau bertanding, mental mereka justru diuji oleh persoalan teknis yang tidak jelas. Kami sangat kecewa,” ujar MR kepada koranperbatasan.com melalui sambungan WhatsApp, Rabu (19/8/2026).
MR juga mempersoalkan tidak adanya technical meeting yang secara khusus memberikan penyegaran mengenai peraturan pertandingan. Menurutnya, hal tersebut penting karena tidak semua atlet maupun pelatih memahami ketentuan yang akan diterapkan dalam pertandingan.
Ia mengatakan, sekalipun penyelenggara menggunakan acuan peraturan yang telah ada, penjelasan kembali tetap diperlukan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan merugikan atlet ketika bertanding.
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah biaya pendaftaran sebesar Rp150 ribu per atlet. MR membandingkan nominal tersebut dengan biaya pada Popda yang disebut hanya Rp30 ribu per atlet.
MR mengaku dapat memahami adanya kebutuhan pembiayaan untuk penggunaan teknologi informasi dalam sistem penilaian. Namun, menurutnya, besaran biaya tetap perlu mempertimbangkan kemampuan ekonomi para atlet.
“Banyak atlet-atlet kita yang tidak mampu secara materi. Contohnya pelajar. Kemudian sekarang ada yang sudah lulus sekolah, tetapi belum bekerja,” katanya.
Menurut MR, beban tersebut akan semakin berat bagi atlet yang berasal dari luar Pulau Bunguran Besar. Sebab, selain membayar biaya pendaftaran, mereka harus mengeluarkan biaya transportasi menuju Ranai, makan, minum, penginapan, serta kebutuhan lainnya.
Ia mencontohkan pesilat dari Sedanau yang sebelumnya beberapa kali mengirimkan atlet untuk mengikuti Popda maupun Porprov. Namun, pada seleksi tahun ini, menurut MR, ada pelatih di Sedanau yang memilih tidak memberangkatkan atlet karena persoalan biaya.
“Kalau mereka itu sudah bayar Rp150 ribu uang pertandingan, kita jangan fokus uang pertandingannya itu saja. Dia harus berangkat ke Ranai. Transportasi, biaya hidup, makan, minum dia di sini. Itu juga harus diperhitungkan,” ungkapnya.
MR juga mempertanyakan bentuk penghargaan yang akan diterima atlet. Dengan biaya pendaftaran tersebut, ia mengaku belum memperoleh kejelasan mengenai apakah atlet berprestasi nantinya memperoleh medali, sertifikat, piagam, uang pembinaan, atau bentuk penghargaan lainnya.
“Dengan biaya Rp150 ribu mereka dapat apa? Entah sertifikat, entah piagam, entah uang pembinaan, entah hadiah apa, kita tidak ada kejelasan sampai saat ini,” ujarnya.
Tak berhenti pada persoalan biaya, MR turut menyoroti komunikasi antara penyelenggara dan perguruan pencak silat. Ia menyebut tidak ada surat undangan resmi yang disampaikan jauh hari kepada perguruan mengenai pelaksanaan kegiatan.
Menurutnya, apabila kegiatan tersebut bersifat terbuka, informasi seharusnya disampaikan lebih awal sehingga setiap perguruan memiliki kesempatan mempersiapkan atlet yang akan diturunkan.
MR menjelaskan, perwakilan perguruan memang sempat menghadiri pertemuan di Sekretariat PSHT di Bandarsyah. Namun, berdasarkan informasi yang diterimanya dari official, pertemuan tersebut disebut hanya melakukan pencabutan undian untuk menentukan lawan.
“Mereka hanya cabut undi siapa lawan siapa. Tetapi yang kita tunggu kan bagan resmi yang dikeluarkan IPSI, panitia, dan partai pertandingan karena kita butuh tahu atlet ini turun di partai apa,” katanya.
Bahkan, hingga malam menjelang pertandingan, MR mengaku perguruannya belum menerima bagan resmi pertandingan, nomor partai, kepastian lokasi, maupun waktu pelaksanaan pertandingan.
“Besok tanding, malam ini kita tidak tahu tandingnya di mana. Kami mau menggerakkan massa, misalnya untuk suporter, kami mau menggerakkan massa kami ke mana? Jam berapa? Jadi kita tidak tahu,” keluhnya.
Menurut MR, persoalan teknis tersebut bukan perkara sepele. Pencak silat merupakan olahraga fisik dengan dukungan suporter yang cukup besar sehingga persiapan teknis, pengaturan pertandingan, dan keamanan harus diperhitungkan dengan matang.
Terlebih, lanjutnya, seleksi tersebut bertujuan mencari atlet terbaik yang nantinya membawa nama Kabupaten Natuna. Karena itu, kesiapan mental atlet seharusnya tidak terganggu oleh persoalan teknis menjelang pertandingan.
MR berharap Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Natuna, KONI Natuna, dan IPSI Natuna melakukan evaluasi menyeluruh. Ia menilai pencak silat memiliki potensi menyumbangkan medali bagi daerah sehingga pembinaan dan kesiapan atlet perlu mendapat perhatian lebih serius.
Ia juga berharap pemerintah dan organisasi olahraga terkait dapat mempertimbangkan dukungan pembiayaan agar atlet, terutama pelajar dan mereka yang berasal dari wilayah kepulauan, tidak terbebani ketika mengikuti proses seleksi.
“Walaupun bagaimanapun atlet pencak silat ini banyak menyumbang medali. Harus lebih diperhatikan kesiapannya, bahkan mungkin dibantu biaya anggaran dan segala macam sehingga tidak memberatkan atlet-atlet kita,” tegasnya.
MR menegaskan bahwa atlet mengikuti pertandingan untuk mengejar prestasi dan membawa nama daerah. Karena itu, ia berharap persoalan yang dikeluhkannya dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak terkait.
“Kita bawa atlet itu mau menang, bawa nama daerah. Semua atlet itu ingin menang. Bukan mau jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan, kita tidak perlu jadi atlet,” pungkasnya.
Lapran: Dini
