“Memasuki usia ke-27 tahun, Natuna menghadapi pekerjaan rumah yang tidak cukup dijawab dengan pembangunan fisik. Kesempatan kerja bagi putra-putri daerah, daya beli masyarakat, dan penguatan ekonomi berbasis potensi lokal perlu menjadi perhatian serius Bupati Natuna Cen Sui Lan.”
NATUNA – Bupati Natuna Cen Sui Lan dihadapkan pada tantangan penting dalam menerjemahkan potensi daerah menjadi lapangan kerja bagi masyarakat. Di tengah kekayaan laut dan sumber daya alam yang dimiliki Natuna, lulusan perguruan tinggi masih menghadapi pertanyaan mendasar setelah menyelesaikan pendidikan, di mana mereka bisa mendapatkan pekerjaan?
Persoalan tersebut menjadi catatan dalam refleksi Hari Jadi ke-27 Kabupaten Natuna. Pembangunan jalan, listrik, dan infrastruktur lainnya memang penting, tetapi keberhasilannya juga perlu diukur dari kemampuan masyarakat memperoleh penghasilan, mengembangkan usaha, dan memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri.
Mantan Camat Bunguran Timur periode 2020–2024, Hamid Hasnan, S.Pd., M.A., menilai perhatian pemerintah daerah perlu semakin diarahkan pada penciptaan lapangan kerja dan perputaran ekonomi masyarakat.
“Kalau dibandingkan masa lalu saat masih kecamatan, kondisi infrastruktur, jalan, listrik, dan air bersih di Natuna hari ini sudah jauh lebih baik dan memadai. Masalahnya sekarang rakyat tidak butuh melulu pembangunan fisik, rakyat butuh makan dan butuh lapangan kerja,” kata Hamid dalam wawancara terkait refleksi HUT ke-27 Natuna.
Ia juga menyoroti kondisi lulusan perguruan tinggi yang kesulitan menemukan pekerjaan, sementara usaha kecil menghadapi persoalan daya beli masyarakat.
“Anak-anak kita tamat kuliah bingung mau kerja di mana. Mau buka usaha kedai, yang mau beli siapa? Warga tidak punya uang karena tidak ada lapangan kerja. Pada dasarnya masyarakat malu menadahkan tangan meminta bansos, tapi terpaksa karena tidak ada pilihan lain. Tugas utama Pemkab hari ini adalah menciptakan lapangan kerja agar ekonomi berputar,” ujarnya.
Potensi Laut Perlu Menghasilkan Pekerjaan
Hamid mendorong pemerintah daerah lebih serius menarik investasi yang sesuai dengan karakter Natuna sebagai daerah kepulauan. Menurutnya, pengolahan hasil laut dapat menjadi salah satu pilihan untuk memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan di daerah.
Ia mengusulkan agar peluang investasi diarahkan pada industri pengolahan ikan, termasuk fasilitas pengalengan dan pengolahan hasil laut di kawasan potensial seperti Selat Lampa. Dengan demikian, hasil tangkapan tidak hanya dipasarkan sebagai bahan mentah, tetapi juga dapat diolah sehingga menciptakan kegiatan ekonomi dan kebutuhan tenaga kerja lokal.
Gagasan tersebut menempatkan sektor perikanan bukan semata-mata sebagai sumber produksi, melainkan sebagai peluang membangun rantai usaha yang melibatkan nelayan, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat sekitar.
Namun, upaya menarik investasi perlu disertai perencanaan yang jelas. Pemerintah daerah perlu memastikan jenis industri yang dibutuhkan, kesiapan infrastruktur pendukung, kebutuhan tenaga kerja, serta peluang keterlibatan masyarakat setempat.
Bagi Bupati Natuna Cen Sui Lan, tantangannya bukan sekadar menghadirkan investasi, tetapi memastikan investasi yang masuk memberi manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat dan membuka kesempatan bagi anak daerah.
Kemiskinan Perlu Ditangani Berdasarkan Akar Masalah
Pandangan serupa mengenai pentingnya memahami hambatan ekonomi masyarakat disampaikan Rektor Institut Agama Islam (IAI) Natuna, Dr. H. Umar Natuna, S.Ag., M.Pd.I.
Umar menilai penanganan kemiskinan perlu didasarkan pada pemetaan yang tepat. Hambatan yang dihadapi warga tidak selalu sama. Ada yang membutuhkan peningkatan keterampilan, ada yang terkendala modal, ada yang tidak memiliki jaringan usaha, dan ada pula yang belum mempunyai akses terhadap teknologi.
“Harus didudukkan akar masalahnya. Orang miskin karena tidak punya keahlian berapa orang? Tidak punya modal berapa orang? Tidak ada jaringan berapa orang? Jangan sampai isu kemiskinan ini justru terkesan dilestarikan untuk komoditas politik lima tahunan,” tegas Umar.
Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembukaan lapangan kerja perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kemampuan masyarakat. Pelatihan kerja, akses permodalan, pendampingan usaha, dan penguatan jaringan pemasaran perlu disesuaikan dengan kebutuhan warga, bukan sekadar dilaksanakan sebagai kegiatan administratif.
Pemetaan yang terukur juga dapat membantu pemerintah menentukan kelompok masyarakat yang membutuhkan pelatihan, dukungan usaha, atau akses terhadap pekerjaan. Dengan begitu, program penanggulangan kemiskinan dapat diarahkan pada hambatan yang benar-benar dihadapi masyarakat.
Anak Daerah Jangan Hanya Menjadi Penonton
Persoalan kesempatan kerja juga berkaitan dengan akses informasi dan keterampilan tenaga kerja lokal. Aktivis perempuan Natuna, Aprianti, menyoroti kondisi ketika sebagian anak daerah yang menempuh pendidikan di luar Natuna tidak kembali karena terbatasnya pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi mereka.
Ia juga menilai tenaga kerja lokal berpotensi menghadapi persaingan yang tidak seimbang ketika proyek besar atau investasi masuk, terutama jika masyarakat tidak memperoleh akses informasi dan pelatihan yang memadai.
Aprianti mengusulkan kebijakan afirmatif agar investasi memberi ruang lebih besar bagi tenaga kerja lokal. Ia mengajukan usulan porsi 70 persen tenaga kerja lokal untuk investasi yang masuk, disertai pelatihan berbasis potensi kelautan, seperti pengolahan ikan, pengelolaan penyimpanan dingin (cold storage), serta pemandu Geopark.
Usulan tersebut merupakan rekomendasi Aprianti, bukan kebijakan yang telah dipastikan berlaku di Natuna. Penerapannya perlu dikaji dengan memperhatikan kebutuhan kompetensi, ketentuan ketenagakerjaan, dan karakter setiap investasi.
Selain itu, Aprianti mendorong dukungan modal dan pendampingan bagi anak muda serta perempuan yang ingin membangun usaha. Menurut arah pandangannya, hasil laut yang selama ini dijual dalam bentuk segar perlu didukung fasilitas pengolahan agar nilai tambah dan peluang usaha dapat tumbuh di Natuna.
Gagasan tersebut memperlihatkan bahwa lapangan kerja tidak hanya bergantung pada lowongan formal. Pengembangan usaha lokal, industri pengolahan, dan pariwisata berbasis masyarakat juga dapat menjadi sumber pendapatan apabila disertai akses pasar dan dukungan yang memadai.
Keberhasilan Pembangunan Harus Terasa oleh Masyarakat
Memasuki usia ke-27 tahun, Natuna membutuhkan ukuran keberhasilan pembangunan yang tidak berhenti pada banyaknya proyek atau besarnya potensi sumber daya alam. Pemerintah daerah juga perlu menjelaskan hasil nyata yang dirasakan masyarakat, terutama dalam kesempatan kerja, penghasilan rumah tangga, dan keberlangsungan usaha kecil.
Bupati Natuna Cen Sui Lan perlu menjadikan penciptaan lapangan kerja sebagai bagian penting dari prioritas pembangunan. Langkah itu dapat dilakukan melalui pemetaan pengangguran, penguatan keterampilan tenaga kerja lokal, pengembangan industri berbasis hasil laut, serta evaluasi program dan investasi berdasarkan manfaat ekonominya bagi masyarakat.
Pemerintah juga perlu membuka ruang kolaborasi dengan dunia pendidikan, pelaku usaha, nelayan, komunitas, dan kelompok masyarakat agar program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Tantangan Natuna bukan semata-mata bagaimana membangun daerah, melainkan bagaimana memastikan pembangunan membuka peluang bagi masyarakat untuk hidup lebih sejahtera. Potensi laut dan sumber daya alam akan lebih bermakna apabila mampu menciptakan pekerjaan, menggerakkan usaha lokal, dan memberi masa depan bagi putra-putri daerah.
Pada usia ke-27 tahun ini, harapan masyarakat terhadap Natuna Berjaya perlu diterjemahkan melalui kebijakan yang terukur dan berpihak pada kebutuhan warga. Pembangunan yang berhasil bukan hanya terlihat dari fisiknya, tetapi juga dari terbukanya kesempatan bagi anak daerah untuk bekerja dan membangun masa depan di tanah sendiri. Teruskan pembangunan, perkuat kebersamaan, budaya terjaga Natuna berjaya. Arif melangkah berjaya tuah.
Redaksi
