“Cen Sui Lan pernah menyatakan komitmen mengejar ketertinggalan Natuna, termasuk dalam bidang lapangan pekerjaan. Kini, komitmen tersebut perlu diuji melalui hasil pembangunan yang terukur, terutama kesempatan kerja bagi putra-putri daerah dan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat.”
NATUNA – Bupati Natuna Cen Sui Lan pernah menegaskan bahwa lapangan pekerjaan menjadi salah satu bidang yang perlu dikejar daerah perbatasan tersebut. Pernyataan itu disampaikan saat kampanye Pilkada 2024, ketika ia bersama Jarmin Sidik menawarkan program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pemberitaan Metrobatam mengenai kampanye dialogis di Batu Hitam, Cen menyatakan Natuna perlu mengejar ketertinggalan dalam lapangan pekerjaan, pemerataan pembangunan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penguatan ekonomi.
“Sudah saatnya kita mengejar ketertinggalan tersebut, Insya Allah kalau bapak ibu berikan kepercayaan, kami akan komitmen dengan apa yang kami ucapkan, bukan hanya janji manis,” demikian pernyataan Cen sebagaimana dikutip Metrobatam. Baca laporan kampanye Metrobatam.
Sebelumnya, dalam kampanye di Pering, Kelurahan Bandarsyah, pada 9 Oktober 2024, Cen juga menyampaikan keinginannya agar pemerataan pembangunan menjadi fokus kepemimpinannya dan pertumbuhan ekonomi meningkat. Ia menyebut tidak ingin bertebar janji, tetapi ingin membuat masyarakat Natuna lebih sejahtera. Baca pemberitaan INIKEPRI.
Pernyataan tersebut menjadi relevan ketika Natuna memasuki usia ke-27 tahun. Sebab, komitmen membuka lapangan kerja perlu dilihat melalui hasil yang bisa diperiksa, berapa pekerjaan tercipta, berapa tenaga kerja lokal terserap, dan sejauh mana potensi ekonomi daerah meningkatkan pendapatan masyarakat.
Dalam refleksi HUT ke-27 Natuna, lima narasumber aktivis perempuan Apriyanti, Rektor Institut Agama Islam Natuna Dr. H. Umar Natuna, S.Ag., M.Pd.I., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAI Natuna Dr. H. Kartubi, S.E., M.E.I., pendidik dan sosiolog sekaligus Direktur Eksekutif Archipelago Natuna Research Center (ANRC) Dr. H. Amirudin, MPA, serta mantan Camat Bunguran Timur Hamid Hasnan, S.Pd., M.A. memberikan pandangan mengenai persoalan kesempatan kerja dan arah pembangunan ekonomi daerah.
Cen Sui Lan Pernah Menjanjikan Peningkatan Ekonomi
Komitmen Cen pada masa kampanye tidak hanya menyangkut pemerataan pembangunan. Dalam pemberitaan Detik Global News pada 8 Oktober 2024, ia juga menyampaikan rencana pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pelatihan, anggaran, dan bantuan usaha.
“Nanti saya akan buat pelatihan UMKM, memberikan anggaran, dan bantuan usaha kepada para UMKM,” ujar Cen sebagaimana diberitakan media tersebut. Baca laporan Detik Global News.
Program UMKM berkaitan erat dengan lapangan kerja karena usaha yang berkembang dapat membuka pekerjaan, memperluas pasar, dan menambah pendapatan keluarga. Namun, pelatihan dan bantuan usaha perlu dinilai berdasarkan hasilnya, bukan hanya jumlah kegiatan yang dilaksanakan.
Apakah usaha penerima bantuan bertahan dan berkembang? Apakah omzet meningkat? Apakah ada tambahan tenaga kerja? Pertanyaan semacam itu penting untuk menilai dampak kebijakan ekonomi bagi masyarakat.
Dengan demikian, pernyataan kampanye Cen dapat menjadi dasar evaluasi publik. Akan tetapi, untuk memastikan sejauh mana janji tersebut telah direalisasikan, diperlukan data program, penerima manfaat, anggaran, dan hasil pelaksanaan selama masa pemerintahannya.
Hamid Hasnan: Rakyat Membutuhkan Pekerjaan
Mantan Camat Bunguran Timur periode 2020-2024, Hamid Hasnan, S.Pd., M.A., menilai pemerintah daerah perlu memberi perhatian lebih besar pada penciptaan lapangan kerja, bukan hanya pembangunan fisik.
“Kalau dibandingkan masa lalu saat masih kecamatan, kondisi infrastruktur, jalan, listrik, dan air bersih di Natuna hari ini sudah jauh lebih baik dan memadai. Masalahnya sekarang rakyat tidak butuh melulu pembangunan fisik, rakyat butuh makan dan butuh lapangan kerja,” kata Hamid.
Ia menggambarkan lulusan perguruan tinggi yang masih bingung mencari pekerjaan, sementara usaha kecil juga kesulitan berkembang karena daya beli masyarakat terbatas.
“Anak-anak kita tamat kuliah bingung mau kerja di mana. Mau buka usaha kedai, yang mau beli siapa? Warga tidak punya uang karena tidak ada lapangan kerja. Pada dasarnya masyarakat malu menadahkan tangan meminta bansos, tapi terpaksa karena tidak ada pilihan lain. Tugas utama Pemkab hari ini adalah menciptakan lapangan kerja agar ekonomi berputar,” ujarnya.
Hamid mendorong pemerintah daerah menarik investasi yang sesuai dengan potensi kelautan dan perikanan Natuna. Ia menyebut industri pengolahan ikan dan pabrik pengalengan sebagai contoh kegiatan ekonomi yang berpeluang menciptakan pekerjaan lokal sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil laut.
Pandangan Hamid mempertegas pertanyaan yang perlu dijawab pemerintah, bagaimana memastikan pembangunan dan investasi menghasilkan kesempatan kerja yang dapat diakses masyarakat Natuna?
Apriyanti: Anak Daerah Membutuhkan Kesempatan Nyata
Aktivis perempuan Natuna, Apriyanti, menyoroti terbatasnya pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi anak daerah. Sebagian warga yang menempuh pendidikan tinggi di luar Natuna menghadapi persoalan ketika hendak kembali, karena pilihan pekerjaan yang sesuai dinilai masih terbatas.
Apriyanti juga menyoroti pentingnya akses informasi dan pelatihan bagi tenaga kerja lokal ketika proyek besar atau investasi masuk ke daerah. Tanpa persiapan keterampilan dan akses yang memadai, masyarakat setempat berisiko kesulitan bersaing untuk mengisi pekerjaan yang tersedia.
Ia mengusulkan kebijakan afirmatif bagi tenaga kerja lokal dengan porsi 70 persen, disertai pelatihan yang sesuai dengan potensi bahari, seperti pengolahan ikan, teknisi penyimpanan dingin (cold storage), dan pemandu Geopark.
Ia juga mendorong bantuan modal dan pendampingan usaha bagi anak muda serta perempuan agar mereka memiliki kesempatan membangun sumber penghasilan sendiri.
Usulan porsi 70 persen tersebut merupakan rekomendasi Apriyanti, bukan kebijakan resmi yang telah dipastikan berlaku. Penerapannya perlu dikaji berdasarkan ketentuan ketenagakerjaan, kebutuhan kompetensi, dan karakter setiap investasi.
Masukan Apriyanti menekankan bahwa kebijakan penciptaan lapangan kerja perlu memperhatikan siapa yang memperoleh manfaat. Investasi yang masuk seharusnya membuka ruang bagi masyarakat setempat untuk bekerja, meningkatkan keterampilan, dan mengembangkan usaha.
Umar Natuna: Akar Persoalan Harus Diketahui
Rektor IAI Natuna, Dr. H. Umar Natuna, S.Ag., M.Pd.I., menilai persoalan kemiskinan dan keterbatasan kesempatan ekonomi perlu ditangani berdasarkan akar masalah yang jelas.
Menurut Umar, ada warga yang terkendala keterampilan, ada yang tidak memiliki modal, ada yang kekurangan jaringan usaha, dan ada pula yang belum memiliki akses teknologi.
“Harus didudukkan akar masalahnya. Orang miskin karena tidak punya keahlian berapa orang? Tidak punya modal berapa orang? Tidak ada jaringan berapa orang? Jangan sampai isu kemiskinan ini justru terkesan dilestarikan untuk komoditas politik lima tahunan,” tegas Umar.
Pandangan tersebut menunjukkan pentingnya pemetaan yang terukur. Pemerintah daerah perlu mengetahui berapa banyak pencari kerja yang membutuhkan pelatihan, bidang apa yang membutuhkan tenaga kerja, serta dukungan apa yang diperlukan warga agar dapat memperoleh penghasilan.
Pelatihan tidak cukup dilaksanakan hanya untuk memenuhi target kegiatan. Program tersebut perlu terhubung dengan kebutuhan dunia usaha dan peluang ekonomi yang benar-benar tersedia di Natuna.
Pemetaan yang baik juga membantu membedakan kebutuhan pencari kerja, pelaku UMKM, dan masyarakat yang memerlukan dukungan permodalan. Dengan demikian, kebijakan tidak hanya berfokus pada satu jenis bantuan, tetapi menjawab hambatan ekonomi yang dihadapi warga.
Kartubi: Potensi Alam Harus Berbuah Pekerjaan
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAI Natuna, Dr. H. Kartubi, S.E., M.E.I., menilai persoalan utama Natuna bukan kekurangan sumber daya alam, melainkan bagaimana kekayaan tersebut menjadi pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, dan peluang usaha lokal.
“Menurut saya, persoalan utama Natuna bukanlah kekurangan sumber daya alam, melainkan bagaimana mengubah kekayaan sumber daya alam tersebut menjadi pendapatan masyarakat, kesempatan kerja bagi putra-putri daerah, peluang usaha bagi pengusaha lokal, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Kartubi.
Ia menyoroti pentingnya penguatan ekonomi di luar sektor minyak dan gas bumi, terutama melalui perikanan dan pengolahan hasil laut. Sektor tersebut memiliki mata rantai kegiatan ekonomi yang dapat melibatkan nelayan, pedagang, pekerja pengolahan, transportasi, dan pemasaran.
Namun, potensi itu membutuhkan dukungan infrastruktur, akses pasar, investasi, serta keterlibatan pengusaha lokal. Tanpa penguatan rantai usaha, besarnya sumber daya alam belum tentu menghasilkan penambahan pekerjaan yang sebanding.
Bagi Kartubi, keberhasilan pembangunan perlu dinilai dari seberapa besar kekayaan Natuna berputar dalam ekonomi lokal, meningkatkan daya beli, dan memberi kesempatan bagi masyarakat menjadi pelaku utama kegiatan ekonomi.
Amirudin: Komitmen Harus Dibuktikan dengan Data
Pendidik dan sosiolog sekaligus Direktur Eksekutif ANRC, Dr. H. Amirudin, MPA, mengingatkan bahwa HUT ke-27 Natuna harus menjadi momentum untuk mengevaluasi manfaat pembangunan bagi masyarakat.
“Bagi saya, Hari Jadi Natuna ke-27 harus menjadi momentum untuk beralih dari kebanggaan atas potensi menuju pembuktian kesejahteraan,” ujar Amirudin.
Ia menekankan bahwa pemerintah daerah perlu mengetahui jumlah pekerjaan yang tercipta, sektor yang menyerap tenaga kerja, jumlah pekerja lokal yang terlibat, serta berapa banyak pencari kerja yang belum memperoleh pekerjaan.
Menurut Amirudin, data tersebut penting agar keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kegiatan atau besarnya anggaran yang terserap. Pemerintah perlu menunjukkan hasil yang dapat diperiksa masyarakat.
Evaluasi semacam itu juga dapat menjadi dasar untuk menentukan program mana yang perlu dilanjutkan, diperbaiki, atau diarahkan kembali. Dengan indikator yang jelas, masyarakat dapat membandingkan target pembangunan dengan hasil pelaksanaannya.
Janji Lapangan Kerja Perlu Diuji melalui Realisasi
Pernyataan kampanye Cen Sui Lan mengenai lapangan pekerjaan dan peningkatan ekonomi memberi dasar bagi masyarakat untuk meminta penjelasan tentang hasil pelaksanaannya. Namun, penilaian bahwa suatu janji telah atau belum terpenuhi harus didasarkan pada data realisasi, bukan hanya pada pernyataan atau kritik.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Natuna perlu membuka informasi yang terukur mengenai program penciptaan lapangan kerja, bantuan dan pelatihan UMKM, penyerapan tenaga kerja lokal dalam proyek pembangunan, serta investasi yang benar-benar beroperasi.
Pemerintah juga perlu membedakan investasi yang masih berupa rencana dengan kegiatan usaha yang telah berjalan dan menghasilkan pekerjaan. Perbedaan ini penting agar peluang kerja yang diharapkan tidak disamakan dengan pekerjaan yang sudah tersedia.
Kelima narasumber memberi penekanan yang saling melengkapi, Hamid menuntut perhatian pada pekerjaan, Apriyanti menyoroti akses anak daerah, Umar menekankan pemetaan akar masalah, Kartubi mendorong nilai tambah ekonomi lokal, dan Amirudin meminta hasil pembangunan diukur secara jelas.
Bagi Cen Sui Lan, tantangannya adalah menerjemahkan komitmen pemerataan dan peningkatan ekonomi menjadi hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Penciptaan lapangan kerja membutuhkan program yang berkesinambungan, dukungan bagi usaha lokal, peningkatan keterampilan, serta evaluasi terbuka atas hasilnya.
Memasuki usia ke-27 tahun, Natuna membutuhkan pembangunan yang tidak hanya membanggakan potensi alam, tetapi juga membuka kesempatan bagi anak daerah untuk bekerja dan membangun masa depan di tanah sendiri.
Janji lapangan kerja pada akhirnya perlu dibuktikan melalui hasil yang terukur. Masyarakat berhak mengetahui apa yang telah dikerjakan, berapa pekerjaan yang tercipta, dan apa yang masih harus diselesaikan. Teruskan pembangunan, perkuat kebersamaan, budaya terjaga Natuna berjaya. Arif melangkah berjaya tuah.
Redaksi
