“Pemerataan pembangunan Natuna tidak cukup diukur dari infrastruktur yang berdiri. Kesempatan kerja bagi perempuan dan masyarakat lokal, akses jaringan komunikasi, pelayanan di pulau-pulau terluar, serta keterlibatan seluruh kelompok dalam menyampaikan aspirasi menjadi bagian dari tantangan kepemimpinan Bupati Cen Sui Lan.”
NATUNA – Memasuki usia ke-27 tahun, Kabupaten Natuna masih menghadapi pekerjaan penting dalam memastikan pembangunan dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat. Persoalan tersebut bukan hanya menyangkut infrastruktur, tetapi juga kesempatan ekonomi, pemerataan jaringan komunikasi, pelayanan publik, dan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
Bupati Natuna Cen Sui Lan diharapkan dapat merangkul seluruh elemen masyarakat tanpa membedakan latar belakang, kelompok, maupun pandangan politik. Sebab, keberhasilan pembangunan tidak cukup dilihat dari banyaknya program yang dijalankan, tetapi juga dari siapa yang memperoleh manfaat dan wilayah mana yang masih membutuhkan perhatian.
Aspirasi aktivis perempuan, tokoh masyarakat, anggota DPRD, dan kalangan akademisi memperlihatkan beragam persoalan yang perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah. Masing-masing membawa sudut pandang berbeda, tetapi bertemu pada satu kepentingan, memastikan kemajuan Natuna dirasakan masyarakat secara luas.
Pemimpin Berkewajiban Mendengar Semua Kelompok
Budi Setyawan, S.Pd., pemuka agama Khonghucu sekaligus pendidik, menekankan pentingnya pemimpin mendengar aspirasi masyarakat dari berbagai kelompok, termasuk mereka yang memiliki pandangan berbeda.
“Pemimpin itu kan ada satu kewajiban. Apa? Moral pemimpin itu harus mendengar masyarakat yang dipimpin Dia harus menyerap aspirasi, mendengar dari kelompok mana pun. Baik kelompok yang berseberangan maupun yang bersama dengan dia. Ini semua rakyat Natuna yang punya Bupati Natuna,” tegas Budi.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab seorang kepala daerah mencakup seluruh masyarakat yang dipimpinnya. Perbedaan pandangan tidak semestinya menjadi alasan untuk menutup ruang komunikasi atau mengabaikan kebutuhan warga.
Dalam konteks pemerintahan daerah, sikap merangkul perlu terlihat melalui keterbukaan menerima kritik, kesediaan berdialog, dan tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat. Dengan demikian, pelayanan publik dapat berjalan berdasarkan kebutuhan warga, bukan semata-mata kedekatan atau kesamaan pandangan.
Apriyanti Soroti Pemerataan dan Kesempatan bagi Perempuan
Aktivis perempuan Natuna, Apriyanti, menyoroti tantangan pemerataan pembangunan yang masih perlu diperhatikan, terutama bagi masyarakat di luar pusat kegiatan pemerintahan.
Pembangunan yang cenderung terpusat di Ranai menjadi salah satu persoalan yang perlu dilihat bersama dengan kondisi geografis Natuna sebagai daerah kepulauan. Masyarakat di Serasan, Subi, Midai, Pulau Tiga, dan wilayah lainnya menghadapi kebutuhan serta tantangan yang tidak selalu sama dengan masyarakat di pusat kabupaten.
Mahalnya bahan bangunan, biaya transportasi, keterbatasan jaringan komunikasi, dan akses terhadap peluang ekonomi menjadi bagian dari persoalan yang perlu diperhitungkan dalam menentukan prioritas pembangunan.
Perhatian terhadap pemerataan juga perlu mencakup kesempatan bagi perempuan. Pembangunan daerah seharusnya membuka ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk memperoleh pekerjaan, mengembangkan usaha, mengikuti pelatihan keterampilan, serta terlibat dalam kegiatan ekonomi berbasis potensi lokal.
Potensi kelautan dan perikanan, misalnya, dapat dikembangkan tidak hanya melalui kegiatan penangkapan, tetapi juga pengolahan hasil laut dan usaha turunannya. Pengembangan sektor tersebut membutuhkan dukungan pelatihan, akses permodalan, dan pendampingan usaha agar masyarakat lokal, termasuk perempuan dan generasi muda, dapat mengambil bagian dalam rantai ekonomi daerah.
Apriyanti juga mendorong perhatian terhadap tenaga kerja lokal, termasuk gagasan afirmasi sekitar 70 persen pekerja berasal dari masyarakat setempat. Gagasan tersebut merupakan aspirasi yang perlu dibahas dengan mempertimbangkan ketentuan ketenagakerjaan, kebutuhan kompetensi, dan karakteristik setiap sektor usaha.
Penyelenggaraan pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) yang disesuaikan dengan potensi bahari Natuna juga dapat menjadi salah satu upaya memperluas keterampilan dan kesempatan kerja.
Dengan demikian, pemerataan pembangunan bukan sekadar membagi proyek ke berbagai wilayah. Pemerataan juga menyangkut kesempatan bagi perempuan dan masyarakat lokal untuk memperoleh manfaat ekonomi, meningkatkan keterampilan, dan berpartisipasi dalam pembangunan.
Dardani Soroti Kebutuhan Pemerataan Jaringan
Persoalan pemerataan juga menyentuh akses jaringan komunikasi. Ketua Komisi I DPRD Natuna, Dardani, S.IP., sebelumnya menyoroti keterbatasan fasilitas jaringan di sejumlah wilayah. “Semua nak serba digital tapi sampai hari ini fasilitasnya belum mencapai memadai itu lah yang jadi pertanyaa,” ungkap Dardani.
Pernyataan tersebut menggambarkan adanya pertanyaan mengenai kesiapan fasilitas komunikasi ketika masyarakat semakin dituntut mengikuti perkembangan layanan digital.
Akses jaringan bukan hanya berkaitan dengan kemudahan berkomunikasi. Konektivitas juga berpengaruh terhadap akses informasi, pendidikan, pelayanan, dan kesempatan ekonomi masyarakat di wilayah kepulauan.
Karena itu, pemerataan jaringan perlu menjadi bagian dari perencanaan pembangunan. Warga yang tinggal jauh dari pusat kabupaten juga membutuhkan akses komunikasi yang memadai agar dapat memanfaatkan layanan dan peluang yang tersedia.
Persoalan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa kebutuhan setiap wilayah perlu dipetakan secara jelas. Kebijakan yang memperhatikan kondisi lapangan akan membantu pemerintah menentukan prioritas berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat.
Suparman Dorong Pemekaran Dua Kecamatan
Dari sisi pengembangan wilayah, anggota Komisi II DPRD Natuna, Suparman, M.Si., menyampaikan harapan agar Natuna terus berkembang dan mampu mengejar ketertinggalan pembangunan. Ia menyebut adanya rencana pengusulan dua kecamatan baru, yakni Kecamatan Sungai Ulu dan Kecamatan Bunguran Barat Daya.
“Untuk sekarang ini dari awal sampai 2026 Kabupaten Natuna sudah mulai beranjak meningkatkan kemajuan. Bisa kita lihat kondisi sekarang ini. Kalau dulunya terdiri dari beberapa kecamatan, sekarang sudah berkembang 17 kecamatan,” ujarnya di Kantor DPRD Natuna, Senin (12/10/2026).
Suparman juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan. “Iya, kita selalu bersinergi antar antara DPRD dan pemerintah daerah, antara bupati dan DPRD. Nah, untuk pembangunan kita selalu sinergi dalam semua lini. Dan kita juga selalu juga menjemput bola baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi,” terangnya.
Mengenai kondisi ekonomi, Suparman berharap masa efisiensi anggaran dapat berakhir sehingga pemulihan ekonomi berjalan dan aktivitas masyarakat kembali meningkat. “Kita berharap ekonomi kita saat sekarang ini pulih sebagaimana mestinya. Dan mudah-mudahan masa efisiensi berakhir di 2026 ini. Sehingga 2027 ekonomi kita akan meningkat sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.”
Ia turut berharap Natuna mampu mengejar ketertinggalan pembangunan dibandingkan daerah lain di Kepulauan Riau. “Kita berharap Natuna maju dan berkembang seperti yang saya sampaikan tadi agar supaya bisa berdaya saing sesuai dengan kabupaten-kabupaten yang setelah kita. Seperti Tanjungpinang, Batam, Karimun, kita berharap kita bisa mengejar ketertinggalan pembangunan seperti di daerah-daerah tersebut,” jelas Suparman.
Usulan pemekaran Kecamatan Sungai Ulu dan Kecamatan Bunguran Barat Daya menjadi salah satu aspirasi terkait pengembangan wilayah. Namun, pemekaran perlu diikuti kesiapan administrasi, dukungan anggaran, dan peningkatan pelayanan agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan demikian, ukuran keberhasilannya bukan semata-mata bertambahnya jumlah kecamatan, melainkan apakah akses pelayanan menjadi lebih mudah dan kebutuhan warga dapat ditangani dengan lebih baik.
Amirudin: Potensi Harus Berujung pada Kesejahteraan
Direktur Eksekutif ANRC, Dr. H. Amirudin, MPA, menekankan bahwa peringatan hari jadi Natuna seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi hasil pembangunan secara nyata. “Bagi saya, Hari Jadi Natuna ke-27 harus menjadi momentum untuk beralih dari kebanggaan atas potensi menuju pembuktian kesejahteraan.”
Pandangan tersebut menempatkan kesejahteraan sebagai salah satu ukuran penting dalam menilai kemajuan daerah. Potensi alam dan pembangunan infrastruktur perlu diikuti dengan kesempatan kerja, pelayanan publik yang merata, serta manfaat ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah. Evaluasi pembangunan juga perlu melihat siapa yang memperoleh manfaat, kebutuhan mana yang belum tertangani, dan apakah program pemerintah menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.
Pendekatan berbasis data dapat membantu pemerintah menetapkan prioritas secara lebih terukur. Dengan cara itu, evaluasi tidak berhenti pada jumlah program atau besarnya anggaran, tetapi juga memperhatikan hasil yang benar-benar dirasakan warga.
Natuna Milik Seluruh Masyarakat
Berbagai aspirasi tersebut menunjukkan bahwa tantangan pembangunan Natuna memiliki banyak sisi. Pemerataan infrastruktur, akses komunikasi, pengembangan wilayah, kesempatan kerja bagi perempuan, serta pemulihan ekonomi membutuhkan kebijakan yang saling mendukung.
Bagi Bupati Cen Sui Lan, tantangannya adalah memastikan seluruh kebutuhan itu dipertimbangkan secara terbuka dan adil. Masyarakat yang tinggal di pusat kabupaten maupun pulau-pulau terluar sama-sama membutuhkan pelayanan yang layak dan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan.
Pandangan para narasumber tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya praktik pilih kasih dalam pemerintahan. Namun, aspirasi yang disampaikan menjadi pengingat bahwa pemerataan dan keterbukaan perlu terus diuji melalui kebijakan, pelaksanaan program, dan hasil yang dirasakan masyarakat.
Kepemimpinan yang merangkul semua warga dapat diwujudkan melalui kesediaan mendengar kritik, membuka ruang dialog, memperhatikan kebutuhan kelompok yang beragam, dan memastikan penetapan prioritas memiliki dasar yang jelas.
Natuna bukan milik satu kelompok. Kabupaten ini merupakan rumah bagi seluruh masyarakatnya. Karena itu, pembangunan yang berkeadilan harus membuka kesempatan bagi semua warga termasuk perempuan, generasi muda, dan masyarakat di wilayah terluar untuk ikut maju dan merasakan manfaat kemajuan daerah.
Redaksi
