“Memasuki usia ke-27 Kabupaten Natuna, Bupati Natuna, Cen Sui Lan, dituntut membuktikan sejauh mana kekayaan migas, perikanan, dan pariwisata telah diterjemahkan menjadi lapangan kerja, penguatan usaha lokal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Evaluasi ini menjadi penting untuk mengukur realisasi visi dan misi serta komitmen pembangunan yang disampaikan kepada masyarakat.”
NATUNA – Memasuki usia ke-27 Kabupaten Natuna, Bupati Natuna, Cen Sui Lan, dituntut membuktikan janji kampanye dan visi-misinya di tengah potensi kekayaan alam yang belum sepenuhnya tercermin dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Setelah sekitar 20 bulan menjabat, persoalan lapangan kerja, daya beli, dan peluang usaha bagi warga masih menjadi pekerjaan rumah.
Saat kampanye, Cen Sui Lan menyampaikan kedekatannya dengan sejumlah pihak di pemerintah pusat. Ia juga sempat menyampaikan rencana pembangunan stadion olahraga bertaraf internasional, upaya menurunkan harga tiket pesawat, serta kemudahan masyarakat untuk bertemu langsung dengannya.
Kini, janji-janji tersebut layak ditagih melalui perkembangan nyata sejauh mana pembangunan stadion telah bergerak, apakah harga tiket pesawat sudah lebih terjangkau, dan apakah akses masyarakat kepada kepala daerah benar-benar terbuka.
Kondisi hari ini memperlihatkan bahwa persoalan tiket pesawat masih menjadi keluhan masyarakat. Pada Juli 2026, Cen Sui Lan kembali membawa persoalan tarif penerbangan ke Kementerian Perhubungan, menunjukkan bahwa masalah tersebut belum tuntas.
Sementara itu, potensi migas, perikanan, dan pariwisata masih harus dibuktikan melalui peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan warga. Pada refleksi 27 tahun Natuna, masyarakat berhak menagih bukan hanya janji kampanye, tetapi juga kemajuan yang terukur dari janji tersebut.
Potensi Ekonomi Harus Menghasilkan Manfaat Nyata
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Natuna, Dr. H. Kartubi, S.E., M.E.I., menilai persoalan utama Natuna bukan kekurangan sumber daya alam, melainkan bagaimana kekayaan tersebut menghasilkan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja bagi putra-putri daerah, peluang usaha bagi pengusaha lokal, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Dalam bahan wawancaranya, Kartubi mencatat sejumlah indikator yang perlu mendapat perhatian. Sektor pertambangan dan penggalian disebut menyumbang 68,60 persen terhadap PDRB Natuna pada 2025, sementara ekonomi nonmigas mengalami kontraksi 1,61 persen.
Ia juga menyoroti data produksi perikanan yang tercatat turun dari 141.002,26 ton pada 2024 menjadi 73.658,88 ton pada 2025. Adapun jumlah kunjungan wisatawan menurut data yang dirujuknya turun dari 31.107 kunjungan pada 2024 menjadi 17.633 pada 2025.
Angka-angka tersebut perlu dibaca bersama sumber statistik resminya dan konteks masing-masing sektor. Namun, data itu menjadi pengingat bahwa besarnya potensi ekonomi belum otomatis menjamin manfaat yang merata bagi masyarakat.
Pendidik dan sosiolog sekaligus Direktur Eksekutif Archipelago Natuna Research Center (ANRC), Dr. H. Amirudin, MPA, juga menekankan perlunya mengukur pembangunan melalui perubahan nyata dalam kehidupan warga, termasuk kesempatan kerja, pemerataan pelayanan publik, serta manfaat ekonomi yang dirasakan hingga pulau-pulau terluar.
“Bagi saya, Hari Jadi Natuna ke-27 harus menjadi momentum untuk beralih dari kebanggaan atas potensi menuju pembuktian kesejahteraan,” kata Amirudin dalam bahan refleksinya menjawab enam pertanyaan koranperbatasan.com, Minggu (11/10/2026).
Pandangan tersebut menempatkan kesejahteraan sebagai ukuran penting untuk mengevaluasi pembangunan. Pemerintah daerah perlu menunjukkan hasil yang dapat diperiksa publik, bukan hanya menyampaikan rencana dan capaian kegiatan.
Tantangan Fiskal dan Penguatan Ekonomi Nonmigas
Wakil Ketua I DPRD Natuna, Daeng Ganda Rahmatullah, S.H., mengingatkan bahwa tantangan pemerintahan saat ini berbeda dibandingkan masa ketika dukungan pendapatan daerah lebih longgar. Menurutnya, penguatan sektor nonmigas dan kolaborasi lintas pemerintahan menjadi penting di tengah pengetatan keuangan.
“Setiap zaman ada orangnya, dan tantangan rezim hari ini berbeda. Dulu dengan dana yang ready, siapapun bupatinya akan berjalan mudah. Sekarang, dengan kondisi pengetatan finansial dan efisiensi, semua daerah terdampak. Karena itu, kita harus putar haluan mengoptimalkan sektor non-migas dan memperkuat kolaborasi pusat-provinsi-daerah,” ujar Daeng Ganda kepada koranperbatasan.com dalam wawancara sebelumnya.
Daeng Ganda juga mendorong penguatan akses pembiayaan bagi UMKM, pembukaan lapangan kerja, dan koordinasi dengan pemerintah provinsi serta pemerintah pusat. Tantangannya adalah memastikan keterbatasan fiskal tidak membuat kebutuhan ekonomi masyarakat kehilangan prioritas.
Sementara mantan Camat Bunguran Timur periode 2020-2024, Hamid Hasnan, S.Pd., M.A., melihat pembangunan infrastruktur Natuna telah mengalami kemajuan. Namun, ia menilai kebutuhan masyarakat saat ini tidak berhenti pada pembangunan fisik.
“Kalau dibandingkan masa lalu saat masih kecamatan, kondisi infrastruktur, jalan, listrik, dan air bersih di Natuna hari ini sudah jauh lebih baik dan memadai. Masalahnya sekarang masyarkat tidak butuh melulu pembangunan fisik, masyarakat butuh makan dan butuh lapangan kerja,” kata Hamid menjawab koranperbatasan.com, di SMPN 4 Bunguran Timur, Sabtu (10/10/2026) .
Ia juga menyoroti lulusan perguruan tinggi yang masih bingung mencari pekerjaan serta usaha kecil yang menghadapi keterbatasan daya beli masyarakat.
“Anak-anak kita tamat kuliah bingung mau kerja di mana. Mau buka usaha kedai, yang mau beli siapa? Warga tidak punya uang karena tidak ada lapangan kerja. Pada dasarnya masyarakat malu menadahkan tangan meminta bansos, tapi terpaksa karena tidak ada pilihan lain. Tugas utama Pemkab hari ini adalah menciptakan lapangan kerja agar ekonomi berputar,” ujarnya.
Hamid mendorong investasi yang sesuai dengan potensi kelautan dan perikanan Natuna. Industri pengolahan ikan dan pabrik pengalengan, menurutnya, berpeluang menciptakan pekerjaan sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil laut.
Kesempatan Anak Daerah dan Ketahanan Usaha Kecil
Aktivis Perempuan Natuna, Aprianti, menilai kesempatan kerja bagi putra-putri daerah masih belum terbuka luas. Banyak anak Natuna yang menempuh pendidikan tinggi di luar daerah tidak kembali karena terbatasnya lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensi mereka.
“Realitanya, putra-putri Natuna yang kuliah di luar banyak yang tidak kembali karena tidak ada lapangan kerja yang sesuai. Lapangan kerja di pemerintahan sangat terbatas, sementara di sektor migas dan proyek besar, tenaga lokal kalah bersaing karena skill dan akses informasi,” ungkap Aprianti menjawab enam pertanyaan yang diajukan redaksi melalui pesan WhatsApp pada Minggu (11/10/2026).
Ia mendorong pemerintah daerah memperkuat kebijakan yang berpihak kepada tenaga kerja lokal, menyediakan pelatihan berbasis potensi daerah, serta membuka akses modal dan pendampingan usaha bagi pemuda dan perempuan. Menurutnya, pembangunan ekonomi perlu memberikan kesempatan nyata bagi masyarakat setempat untuk terlibat dan memperoleh manfaat.
Dari sisi usaha lokal, pemilik Kopi Piwang, Dani, menggambarkan dampak melemahnya perekonomian terhadap penjualan produknya. Penurunan penjualan yang dialaminya menjadi gambaran tantangan yang dihadapi pelaku usaha dalam mempertahankan perputaran bisnis di tengah kondisi ekonomi yang melemah. Situasi tersebut menegaskan pentingnya menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat pasar bagi produk lokal.
“Turunlah sekitar 20-30 persen turun penjualan kopi piwang itu. Akibat dari dampak lemahnya perekonomian saat ini,” ujarnya.
Tekanan ekonomi juga pernah disampaikan Sri Lestari, pemilik Bakso Mie Ayam Bude Lestari. Dalam pemberitaan Koran Perbatasan sebelumnya, Sri Lestari mengungkapkan penurunan pendapatan usaha dan kenaikan harga bahan pokok yang membebani pedagang kecil.
“Kalau zaman sekarang ini bukan meningkat, tapi merosot perekonomian di Natuna. Jauh sekali turunnya. Dulu sebelum 2025 itu masih lumayan. Per hari bisa sampai Rp5 juta, kadang Rp6 juta, paling turun ya Rp4,5 juta, rata-rata segitu, Sekarang jauh, separuhnya saja tidak ada,” beber Sri.
Kondisi yang dialami pelaku usaha tersebut menjadi pengingat bahwa pertumbuhan ekonomi daerah perlu dirasakan hingga ke tingkat masyarakat. Pada usia ke-27 Kabupaten Natuna, tantangannya bukan hanya membuka peluang investasi, tetapi juga memastikan lapangan kerja bagi anak daerah dan keberlangsungan UMKM menjadi bagian dari prioritas pembangunan.
Cen Sui Lan Dituntut Membuktikan Janji Pembangunan Natuna
Memasuki usia ke-27 Kabupaten Natuna, Bupati Natuna, Cen Sui Lan, perlu menunjukkan sejauh mana visi dan misi yang dijanjikan kepada masyarakat telah diwujudkan dalam kebijakan dan hasil pembangunan. Setelah sekitar 20 bulan memimpin Natuna, masyarakat berhak melihat perubahan nyata, bukan sekadar mendengar kembali janji pembangunan.
Persoalan lapangan kerja, daya beli masyarakat, keberlangsungan UMKM, serta pengembangan sektor perikanan dan pariwisata menjadi ukuran penting untuk mengevaluasi arah pembangunan daerah. Pemerintah daerah perlu menjelaskan program apa yang telah dijalankan, berapa banyak tenaga kerja lokal yang terserap, bagaimana perkembangan usaha masyarakat, serta sejauh mana potensi daerah mulai memberikan manfaat ekonomi bagi warga.
Cen Sui Lan juga perlu membuka capaian program secara terukur, termasuk realisasi anggaran, penerima manfaat, dan hasil yang telah dirasakan masyarakat. Transparansi tersebut penting agar publik dapat membandingkan target pembangunan yang disampaikan dengan pelaksanaan di lapangan, sekaligus mengetahui program mana yang telah berjalan dan mana yang masih membutuhkan percepatan.
Natuna memiliki potensi besar di sektor minyak dan gas bumi, perikanan, serta pariwisata. Namun, potensi itu tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan jika belum didukung kebijakan yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat usaha lokal, meningkatkan nilai tambah hasil laut, dan memperluas kesempatan ekonomi bagi generasi muda.
Momentum Hari Jadi ke-27 Kabupaten Natuna semestinya menjadi ruang evaluasi bagi kepemimpinan Cen Sui Lan. Ukuran keberhasilan bukan hanya pembangunan yang terlihat secara fisik, melainkan juga perubahan yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Visi dan misi kepala daerah harus dapat ditelusuri melalui program, anggaran, target, dan hasil yang nyata. Pada akhirnya, masyarakat menunggu bukti bahwa janji pembangunan benar-benar bergerak menuju kesejahteraan, bukan berhenti sebagai komitmen politik.
Redaksi
