“Keluhan masyarakat terkait gangguan distribusi air bersih di Tarempa mendapat perhatian DPRD Anambas. Pemerintah daerah diminta segera mengambil langkah nyata agar kebutuhan dasar warga kembali terpenuhi.”
ANAMBAS — Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Adnan, mendesak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas segera mengambil langkah konkret menyelesaikan persoalan distribusi air bersih yang beberapa hari terakhir dikeluhkan masyarakat Tarempa.
Adnan mengatakan, pihaknya menerima banyak laporan dari warga terkait aliran air dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang tidak mengalir ke sejumlah rumah masyarakat.
Menurutnya, kondisi tersebut harus segera mendapatkan perhatian serius karena air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari.
“Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait air bersih yang sudah beberapa hari tidak mengalir. Sampai saat ini masyarakat juga belum mendapatkan kejelasan dari pihak UPT,” ujar Adnan saat dihubungi melalui WhatsApp, Minggu (21/6/2026).
Ia menjelaskan, dari sisi dukungan anggaran, DPRD melalui Komisi III telah memberikan persetujuan terhadap anggaran rutin UPT SPAM Siantan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026.
Adapun anggaran tersebut mencapai Rp1,2 miliar dan diharapkan dapat menunjang pelayanan kebutuhan air bersih masyarakat.
“Kalau dari sisi anggaran saya rasa sudah jelas. Anggaran rutin UPT Siantan sebesar Rp1,2 miliar yang diusulkan dalam RKA 2026 telah disetujui Komisi III,” jelasnya.
Selain persoalan anggaran, Adnan juga mengaku mendapat informasi bahwa pihak UPT SPAM telah melakukan pembelian pipa beserta sejumlah aksesoris pendukung dari pihak ketiga.
Ia bahkan telah turun langsung melakukan pengecekan terhadap kondisi sumber air baku di dua lokasi yang selama ini menjadi penunjang pelayanan kebutuhan air masyarakat.
“Saya juga sudah mengecek sumber air baku di dua lokasi. Alhamdulillah, hingga hari ini kondisinya masih mencukupi untuk melayani kebutuhan warga Tarempa dan sekitarnya,” ungkapnya.
Melihat kondisi tersebut, Adnan meminta pemerintah daerah bersama pihak terkait segera mencari penyebab terganggunya distribusi air dan melakukan langkah penyelesaian.
Ia menegaskan, masyarakat tidak boleh dibiarkan terlalu lama menghadapi persoalan kebutuhan dasar tersebut.
“Masalah air ini adalah kebutuhan dasar masyarakat. Kami dari Komisi III mendesak pemerintah daerah agar segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan ini dan jangan sampai menjadi beban berkepanjangan bagi masyarakat,” tegasnya.
Laporan: Azmi
