“Sekarang sudah harmonis. Pertama sinkronisasi pembahasan APBD 2022 berjalan lancar. Bulan Juli, masuk triwulan tiga, program jalan. Rekomendasi hasil Reses DPRD secara keseluruhan jalan. Memang ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang belum bisa terlaksanakan, mungkin belum prioritas. Tapi secara keseluruhan berjalan“
TANJUNGPINANG – Kata “kurang harmonis” sering terucap dari lisan masyarakat Kota Tanjungpinang, saat berdiskusi santai, sambil menghirup nikmatnya kopi. Sejak satu tahun lalu, ungkapan kata kurang harmonisnya hubungan antara kepala daerah dengan DPRD di bumi “Jujur Bertutur Bijak Bertindak” sampai saat ini masih menjadi topik utama, hingga menembus media sosial.
Berbagai kalangan menyebut ada banyak sebab membuat dua kubu (eksekutif – legislatif) ini memanas. Mulai dari perseteruan penundaan pembahasanan anggaran, dan maraknya anggapan kebijakan sepihak, hingga pemakzulan. Polemik ini terus dipertahankan, meskipun yang menjadi korbannya adalah masyarakatnya sendiri, namun masih misteri.
Adu argumen mempertahankan anggapan kebenaran dari masing-masing kubu ini akhirnya menjadi buah simalakama. Kebijakan pecah kongsi menciptakan senjata makan tuan, karena hasil yang diperoleh adalah merugikan daerahnya sendiri. Situasi meresahkan ini sempat memancing beberapa organisasi masyarakat melakukan aksi. Mendesak keduanya agar tak lagi “berkelahi”.
Cerita sumbang dari mulut ke mulut ini pun tertangkap oleh radar pendengaran Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Tanjungpinang, Dasril SP, saat duduk menikmati Kopi Malaka, bersama rekan-rekannya di RS Café Anjung Cahaya, Senin, 04 Juli 2022 lalu.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) II Bukit Bestari ini, mengaku terkejut. Ia bahkan sempat membantah kisah pelik dua lembaga pengayom masyarakat dalam satu pemerintahan yang diceritakan warganya malam itu. Namun ia juga membenarkan yang terjadi, hanya saja tidak untuk dipolitisir.
“Wajar kami mengkritiki, mengawasi, karena kami di gaji untuk itu. Kami di gaji untuk berbicara, maka kami berbicara. Terlepas pembicaraan kami masuk atau tidak dalam tata tertib saat berada di ruang sidang,” cetus Dasril mencoba memberi pemahaman kepada warganya saat itu.
Sebagai wakil rakyat, Dasril merasa biasa-biasa saja, berbicara lantang saat menggunakan hak imunitas atau hak kekebalan untuk membicarakan atau menyatakan segala hal di dalam lembaga tersebut, tanpa boleh dituntut di muka pengadilan.
“Maka tidak ada yang bisa menuntut kami, memang salah satu tugas DPRD adalah mengkritik kebijakan pemerintah yang keliru. Nah! wajar kalau masyarakat menilai ada gesekan antara DPRD dengan pemerintah,” bebernya.
Menurut Dasril, penilaian kurang harmonis yang mencuat kehadapan masyarakat berawal dari kebijakan pemerintah terkait penanganan virus mematikan bernama Covid-19. Pada tahun 2020-2021 lalu, angka penyebaran Covid-19 terbilang cukup tinggi, bahkan menghantam hampir seluruh daerah di Tanjungpinang. APBD pun ikut terkikis dan terkuras, untuk mengatasi penyebaran virus tersebut.
“Saat itu pemerintah merefocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Memang ini kebijakan dari pemerintah pusat. Seluruh daerah juga begitu. Recofusing anggaran ini dilakukan oleh Pemko Tanjungpinang atas instruksi Kementerian Keuangan. Tanpa harus melalui persetujuan DPRD,” kata Dasril membuka cerita, membuat suasa RS Café Anjung Cahaya malam itu tampil beda.
Sayangnya Pemko Tanjungpinang terkesan lupa, bahwa ada aturan tambahan dalam merefokusing anggaran tersebut. Sehingga tidak mengkonsultasikannya dengan para wakil rakyat yang memiliki peran membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh kepala daerah. Kebijakan merasionalisasi uang rakyat tersebut, kemudian dianggap diputuskan sepihak.
“Pemko waktu itu, setelah merefocusing anggaran tidak konsultasi ke DPRD untuk disetujui bersama. Memang ada kekebalan pemerintah untuk itu, maka pemerintah melakukannya sendiri. Kurang lebih hampir 20-30 persen seluruh anggaran, termasuk perjalanan dinas dan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD tahun 2020-2021 terkena refocusing,” ungkap Dasril.
Akibatnya lanjut Dasril, tidak ada satu pun usulan hasil bekerja di luar gedung, menjumpai konstituen di daerah pemilihan masing-masing (Reses) yang mereka tampung ketika bertemu dengan masyarakat dapat direalisasikan. Saat itu, masyarakat menganggap DPRD ingkar janji.
“Mulainya disini, kami jumpa masyarakat, ada minta jembatan, batu mering dan lain-lain. Semuanya sudah kami usulkan ke pemerintah dan telah disetujui. Tiba-tiba turun instruksi dari pemerintah pusat merefocusing anggaran. Akhir tahun 2020 hingga sampai 2021, semuanya hilang. Dampaknya, masyarakat yang sudah terjanjikan bertanya-tanya,” terang Dasril.
Diceritakan Dasril, setelah mengetahui pemerintah kota sudah melakukan beberapa kali refocusing. DPRD pun melakukan pemanggilan terhadap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda) untuk berkoordinasi dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
“Jadi Banggar panggil TAPD. Banggar ini bukan 30 Anggota DPRD, tapi hanya separuh, dia utusan dari masing-masing fraksi. Panggilan pertama mereka tidak datang, panggilan kedua baru datang. Saat itu, masing-masing melihat datanya, dikajilah oleh teman-teman Banggar. Apa yang menjadi persoalan, apa yang telah dianggarkan dan apa-apa saja yang hilang,” terang Dasril.
Dari hasil pengecekan, rata-rata proyek infrastruktur semuanya hilang, termasuk proyek penanganan banjir yang memang sudah dianggarkan dan sudah menjadi Visi Misi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) sejak zaman Almarhum H. Syahrul masih menjabat Wali Kota Tanjungpinang yang kemudian digantikan oleh Hj. Rahma hingga sekarang.
“Jadi kita cek 30-40 persen hilang, termasuk punya kantor sendiri, dapur kita DPRD. Perjalanan dinas hilang, kurang lebih hampir sekitar empat bulan kami tidak jalan, memang itu perintah undang-undang. Kami melihat refocusing pertama, titik kebijakannya terhadap penanganan Covid-19. Anggaran digunakan untuk melengkapi semua alat kelengkapan yang ada di rumah sakit dan puskesmas,” jelas Dasril.
Kami lanjut Dasril, menyetujui semua itu, dengan catatan ketika sudah dibelanjakan, kami harus tahu apa-apa saja yang dibelanjakan. Berjalan dua bulan, kami panggil, waktu itu hampir 40 persen seluruh hasil refocusing di 24 OPD dikumpulkan menjadi satu. Uangnya dilarikan ke dinkes, untuk membeli APD, sweb, masker, dan alat pendeteksi dini Sweb PCR. Semuanya dibeli menggunakan APBD, hasil refocusing setiap OPD.
Kata Dasril, setelah dilakukan pengecekan, refocusing pertama berjalan bagus, refocusing kedua berjalan bagus, refocusing ketiga kebutuhan semakin meningkat. Lockdown terjadi dimana-mana, mulai dari PSBB sampai PPKM. Saat itu, permukiman warga mulai dari tingkat RT sempat terkunci, masyarakat mengaku tidak bisa bekerja. Kemudian DPRD mengusulkan bantuan paket sembako untuk masyarakat, termasuk penambahan regen pada refocusing keempat.
“Apa itu?, berikan tanggungjawab masing-masing kawan-kawan DPRD untuk mengumpulkan konsikuennya dalam bentuk data. Mana yang terdampak covid, mana yang dianggap sudah meninggal, dan mana yang keluarganya belum bisa makan. Kita jadikan satu dalam bentuk sembako, biar kawan-kawan DPRD menjalankannya. Kami ajukan melalui TAPD. Nah saat refocusing keempat, mereka tidak tepat janji, bantuan sembako tidak digulirkan,” cetus Dasril.
Refocusing anggaran yang dilakukan pemerintah untuk penanganan covid dicerikan Dasril, tidak hanya berdampak buruk kepada masyarakat, pembangunan daerah dan perputaran ekonomi saja. Jabatan mereka sebagai wakil rakyat juga terancam, karena kehilangan kepercayaan atas usulan masyarakat yang tidak terealisasikan.
“Sudahlah tidak punya RKA, mulai dari perjalanan dinas sampai pokir. Usulan bantuan sembako kami pun di coret. Bagaimana kami mau turun dan show kepada masyarakat. Jangankan wujudnya, RKA-nya saja tidak ada. Itu berlangsung sampai masuk refocusing keempat, akhir tahun 2020 jelang pembahasan anggaran 2021,” tutur Dasril.
Malam semakin larut, suara live music di RS Café Anjung Cahaya mulai tak terdengar. Politisi partai berlambang pohon beringin kelahiran Sei Pagar tahun 1987 silam ini, malah semakin bersemangat bercerita. Energi di wajahnya terlihat seoalah-olah sedang melepaskan beban lama terpendam.
“Masuk pembahasan anggaran tahun 2021, kita susun dan stokkan dana talangan. Dalam pembahasan kita ploting anggaranya, cuma saya lupa berapa angkanya. Kami minta tolong lagi, agar dibantu kebutuhan masyarakat, jangan sampai masyarakat menjerit, salah satunya bantuan sembako, dimasukan dalam RKA. Saat itu kita semua oke,” lanjut Dasril.
Tak hanya itu, kata Dasril, anggaran kegiatan reses dan pokok-pokok pikaran teman-teman DPRD juga kembali diusulkan pada tahun anggaran 2021. Semua itu dilakukan mengingat setiap wakil rakyat memiliki e-Pokir.
“e-Pokir itu adalah menghimpun semua usulan kegiatan masyarakat saat kami turun reses. e-Pokir itu punya kami sendiri, masing-masing dewan dapat. Ada usernamenya ada paswordnya, di aplikasi itu lah kami menginput. Kata ibu wali sudah diakomodir, angkanya bervariasi tergantung kebutuhan, DPRD pun diminta segera menyetujui,” papar Dasril.
Dasril menegaskan, berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD, pengesahan anggaran tidak boleh lewat dari tanggal 30 September. Pengambilan keputusan oleh DPRD dilakukan paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
“Tidak boleh lewat, kalau lewat namanya tidak sah APBD. Kalau tidak salah tanggal 30 Sepetember itu, hari Kamis sekitar jam 11.45, APBD tahun 2021 sudah kami ketok. Senanglah kawan-kawan dengar pokirnya terakomodir. Bisalah memenuhi permintaan masyarakat,” pungkas Dasril.
Sayangnya berjalan waktu, hingga memasuki bulan pertama, kedua, ketiga bahkan sampai keempat. Kabar gembira yang dinanti-nanti, tak kunjung tiba. Sementara setiap detik telepon genggam miliknya berdering dan bergentar. Sebagian besar isi pesan WhatsApp di telepon androidnya datang dari masyarakat, mempertanyakan usulan mereka.
“Biasanya Maret sudah mulai sibuk, staf nanya mau perjalanan dinas kemana. Meskipun perjalanan dinas sehari cuma Rp370 ribu. Bulan April kami dapat kabar anggaran direfocusing. Dirubah lagi, di kocok ulang lagi, berubah lagi barang itu. Saya usulkan tenda, kursi, hilang, saya usulkan parit hilang. Semuanya hilang, punya kawan-kawan dewan lain juga hilang, termasuk pimpinan. Wajar kalau masyarakat merasa aneh,” beber Dasril.
Masa sulit pandemi Covid-19 saat itu, membuat anggota DPRD 2019-2024 yang berhasil meraup suara terbanyak di Dapil Bestari ini, menjadi ruang tempat menampung keluh kesah masyarakat. Kondisi memprihatinkan saat itu, semakin mencekam, sementara tak secercah harpan dapat ia tunaikan.
“Masuk bulan kelima, anggaran sembako juga tidak ada. Sementara masyarakat menjerit dimana-mana. Ada yang datang minta disinfektan, sampai kita dipanggil-panggil. Saat itu, mana yang suaranya banyak pasti dikejar-kejar masyarakat, termasuk saya. Setiap hari masyarakat datang ke rumah. Mau tidak mau, kita pinjam sana, pinjam sini, kasihan masyarakat,” ungkap Dasril.
Reaksi ini membuat DPRD kembali memanggil TAPD. Mempertanyakan apa sebenarnya masalah yang terjadi, sampai usulan bantuan sembako untuk masyarakat juga tidak bisa direalisasikan.
“Kami tanya duit ada?, mereka jawab tidak ada, karena PAD turun, hotel tutup. Kami minta gambaran anggaran, kata mereka paling besar dari Hotel CK, setiap bulan sekitar Rp30-35 juta. Kemudian dari pajak kendaraan bermotor, cuma banyak tidak bayar. Kalau lihat dari siklus grafiknya, memang turun, dari Rp160 miliar 2020 menjadi Rp60 miliar tahun 2021. Sementara DAU kena potong hampir 60 persen. Kemudian DAK 2020-2021 tidak berjalan maksimal,” terang Dasril.
Kondisi darurat ini membuat Tim Banggar harus kerja keras, menguras otaknya. Masing-masing fraksi diminta menggenggam kalkulator menghitung anggaran. Kata Dasril, hingga larut malam selama tiga hari berturut-turut pihaknya memaksakan diri berkelahi dengan waktu.
“Ternyata memang kebijakan pemeritah ini sama dengan kebijakan pusat. Tetapi masih ada nilai tambahnya, pemerintah daerah masih ada dana talangan. Dana talangan itu, tidak dipergunakan dengan maksimal. Itu lah yang kami minta dalam bentuk sembako, untuk membantu masyarakat. Waktu itu, tidak ada jawaban, maka bersikaplah DPRD,” tegas Dasril.
Lebih jauh, wakil rakyat yang mengantongi 1.799 suara sah pada Pemilu Legislatif tahun 2019 lalu ini menjelaskan, sikap DPRD pada tahun 2021 adalah berupaya membangun harmonisasi. Rahma selaku Wali Kota pun sering diundang ke rumah wakil rakyat, membahas kebijakan anggaran yang mengarah pada kepentingan orang banyak.
“Meski sudah diundang berkali-kali, kepala daerah tidak datang, diwakili Sekda. Melalui Sekda sudah kami jelaskan begana begini, tujuannya sederhana saja. Pertama diakomodir sembako, kedua diakomodirlah sumber energi pendapatan kami. Karena mereka tahu perjalanan dinas kami tidak ada, pokok-pokok pikiran kami juga tidak jalan. Artinya tidak ada yang bisa kami bawa show ke masyarakat,” ujar Dasril.
Diceritakan Dasril, karena sikap yang disampaikan kepada Wali Kota Rahma melalui TAPD tidak clear, pihaknya menaikan status melalui fraksi. Saat itu, Fraksi Golkar meminta kepada Ketua DPRD untuk melawan kebijakan Pemko Tanjungpinang yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Masing-masing fraksi bersikap, saat itu Fraksi Golkar melaporkan sikap melihat kemana arah angin yang lebih besar. Tetapi melihat kondisi kebijakan yang sudah dilakukan dari tahun 2020-2021 menciderai Fraksi Golkar, kenapa tidak kita harus melawan,” ungkap Dasril.
Sayangnya keinginan Dasril selaku Ketua Fraksi Golkar bagaikan menangkap buih di lautan bergelombang. Tidak semua fraksi mendukung buah pemikiran yang ia sampaikan, ada yang terlelap hanyut dibawa arus dan akhirnya terdampar ditepian.
“Saat itu kawan-kawan fraksi ada yang mendukung, karena diiming-iming pokir jalan. Ada yang tidak mendukung karena dianggap memang sudah tidak bisa lagi dimaafkan. Kita tidak menyebutkan siapa orangnya, tapi Pemko Tanjungpinang melalui kebijakannya. Alhasil kami dari 7 fraksi pecah. Pecah itu, karena diiming-imingi jalan pokir tadi,” terang Dasril.
Waktu berjalan, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pun dibagikan. Rembuk pimpinan saat itu membantuk tiga Pokja untuk mengupas tuntas kitab tebal yang telah dibagikan.
“Bagaimana cara mengkajinya, rembuklah pimpinan dari 15 orang di kurang 3 pimpinan, tinggallah 12 orang. Kemudian di bikin Pokja I dan Pokja II. Dalam pembahasan, kami menemukan banyak kejanggalan, termasuk kebijakan-kebijakan yang sesungguhnya sudah kita anggarkan, tetapi tidak terlaksana. Salah satunya masih kami temukan nomenklatur perjalanan dinas,” sebut Dasril.
Kata Dasril, padahal saat itu kondisi masih darurat. Presiden RI Jokowi menyatakan tidak ada yang boleh berjalan. Diwanti-wanti Pejabat Esselon II, III, IV khusus untuk daerah. Termasuk pejabat-pejabat negara dan para wakil rakyat. Namun Dasril mengaku masih menemukan kejanggalan tersebut pada salah satu nomenklatur.
“Tahun 2021 nyaris tidak ada pokir jalan. Kenapa saya bilang nyaris?, karena ada beberapa orang secara kebijakan pemerintah boleh menjalankan itu, meskipun tak maksimal. Tidak seperti kami, mayoritas tak dapat, persentasenya 20 jalan, 80-nya tak jalan. Sekitar tiga empat orang saja yang jalan. Tapi bagi kami itu urgent, hal yang urgent menjadi kebijakan pemerintah, dan kami maklumi,” pungkas Dasril, tersenyum.
Malam itu, Dasril sepertinya termotivasi untuk menceritakan seluruh kisah romantis perjalanan perseteruan DPRD dan Wali Kota Tanjungpinang, sejak 2020-2022 kepada koranperbatasan.com. Sayangnya cerita terhenti, dikarenakan telepon genggam milik pribadinya terus berdering.
“Maaf ya, ada hal penting harus diselesaikan. Lain waktu kita sambung lagi,” tutup Dasril, seraya meminta pelayan menghitung dan segera membayar semua pesanan. (KP).
Laporan : Deny Jebat
