KEPRI (KP),- Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) yang dilaksanakan pada tanggal 28-29 Maret 2018 menjadi Musrenbang pertama bagi Isdianto selaku Wakil Gubernur Kepulauan Riau yang telah dilantik pada tanggal 27 Maret 2018 oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara Jakarta. Bahkan sambutan Isdianto saat menutup Musrenbang tahun 2018 juga menjadi pidato perdana dihadapan publik pasca dilantik sebagai Wagub Kepri.
Dalam sambutannya Isdianto mengatakan bahwa Musrenbang merupakan sarana diskusi, memberikan masukan, kritikan, dan saran dalam rangka perumusan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang memuat berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pada tahun 2019. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah setiap tahunnya harus dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) baik di daerah maupun nasional yang telah diatur secara jelas melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Penyelenggaraan musrenbang tersebut dilakukan berdasarkan tingkatan pemerintahan yang terendah terlebih dahulu yaitu mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi untuk kemudian dilanjutkan sampai ke tingkat nasional. Hal tersebut bertujuan agar perencanaan pembangunan yang dilakukan benar-benar menganut prinsip perencanaan dari bawah ke atas (bottom-up) sehingga dapat mengakomodir dan memecahkan permasalahan strategis dan paling prioritas yang dihadapi oleh masyarakat di lapisan paling bawah.
Dari pelaksanaan musrenbang inilah nanti akan ditentukan permasalahan yang dihadapi tersebut akan diatasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, atau oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya masing-masing. Dengan demikian permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam meningkatkan kualitas kehidupannya akan cepat tertangani melalui penerapan strategi kebijakan dan pelaksanaan program kegiatan yang tepat oleh pemerintah.
Pada kesempatan itu Isdianto atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta musrenbang baik yang berasal dari jajaran Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, para tokoh-tokoh masyarakat baik yang berasal dari dalam daerah maupun dari luar daerah, tokoh pemuda dan mahasiswa, unsur perguruan tinggi, LSM, insan pers, dan hadirin lainnya atas partisipasinya menyukseskan penyelenggaraan musrenbang tahun 2018 ini.
Wakil Gubernur yang baru beberapa hari dilantik ini juga meminta kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepri dan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten/Kota agar dapat mencermati kembali setiap program dan kegiatan yang akan dimuat dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) masing-masing dengan memperhatikan skala prioritas.
”Kita sama-sama menyadari bahwa pada saat ini dengan keterbatasan APBD bahwa Pemerintah Daerah harus mencari sumber dana lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Sumber dana tersebut bisa melalui APBN maupun investor-investor baik lokal maupun luar negeri. Untuk itu, Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 harus selaras dengan agenda pembangunan pusat, baik yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019”, ungkap Isdianto.
Dalam sambutannya Isdianto juga mengatakan bahwa pada dasarnya, perencanaan pembangunan yang efisien dan efektif akan menjadi tolak ukur akuntabilitas, profesionalisme dan bobot pelayan publik. Perencanaan pembangunan yang tidak efesien dan efektif akan menimbulkan pencitraan yang “negative” terhadap kualitas pelayanan aparatur pemerintah. Disinilah, sebenarnya hakekat dan arti penting dari Musrenbang. Seberapa besar efek, nilai dan manfaat dari perencanaan tersebut bagi masyarakat. Rangkaian panjang proses Musrenbang yang telah kita lalui ini tentunya melelahkan.
Tapi itu semua merupakan upaya dan komitmen kita guna menciptakan kesamaan pandangan dan harapan dari seluruh pelaku pembangunan dalam memadukan strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bercermin dari hal tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi TAPD dan para Kepala OPD di Provinsi Kepulauan Riau dalam merumuskan program/kegiatan pembangunan Tahun 2019 untuk mampu menjawab permasalahan-permasalahan dengan memperhatikan skala prioritas yang telah disusun sebelumnya.
Isdianto juga mengingatkan agar Kegiatan yang direncanakan tidak boleh asal-asalan atau sekedar kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun namun tidak memberikan pengaruh signifikan pada masyarakat, melainkan harus benar-benar dipilih berdasarkan skala prioritas dan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. (KP/Zul/Net).
