Di pasar, harga beras bisa menembus Rp17.000 per kilogram, tapi di tangan petani, nilai jual gabah kering tak sebanding dengan ongkos produksi. Sistem ini timpang, dan rakyat kecil adalah korban paling nyata.
Yang lebih memilukan, pemerintah justru tergesa-gesa membuka kran impor sebagai solusi instan. Padahal, langkah ini berulang kali terbukti menekan harga di tingkat petani lokal, menciptakan ketergantungan terhadap pasar luar, dan tak menyentuh akar persoalan: lemahnya tata niaga, distribusi logistik yang mahal, serta minimnya perlindungan bagi produsen pangan lokal.
Bagaimana bisa negeri yang konon lumbung pangan justru kesulitan memenuhi kebutuhan dasar warganya?
Ini bukan sekadar soal produksi, melainkan soal orientasi kebijakan. Jika pangan hanya dilihat sebagai komoditas ekonomi, maka yang diutamakan adalah laba, bukan ketahanan. Jika negara tak hadir dalam rantai distribusi dan perlindungan harga, maka pasar akan mengambil alih dan rakyat akan kehilangan daya.
