SUDAH puluhan tahun kita mendengar jargon “pembangunan merata” dari pemerintah pusat. Namun ketika menelusuri jalanan di wilayah perbatasan, daerah pelosok, atau bahkan kabupaten yang jarang disorot media, kita dihadapkan pada kenyataan yang berbeda.
Fasilitas publik tertinggal, akses pendidikan terbatas, dan pelayanan kesehatan masih jauh dari layak. Sementara pusat-pusat ekonomi di kota besar justru tumbuh dengan pesat, menjadi magnet investasi dan infrastruktur.
Inilah wajah nyata ketimpangan yang masih menjadi luka lama di negeri ini. Ketika kebijakan dirancang dari pusat, seringkali tanpa mempertimbangkan realitas di lapangan, hasilnya adalah ketimpangan struktural yang semakin dalam. Jakarta dan kota-kota besar menjadi pusat pengambilan keputusan sekaligus pusat aliran dana, sementara daerah hanya menjadi pelaksana dengan ruang gerak terbatas.
