Distribusi anggaran menjadi salah satu akar persoalan. Meski ada skema dana desa dan transfer daerah, porsinya kerap kali tidak sebanding dengan beban pembangunan dan kebutuhan aktual daerah. Belum lagi proses birokrasi yang berbelit, laporan yang rumit, dan intervensi politik pusat yang justru menghambat otonomi daerah. Padahal, esensi desentralisasi adalah memberi ruang bagi daerah untuk menentukan sendiri prioritas dan strategi pembangunan.
Ketimpangan ini tidak hanya terlihat dari aspek infrastruktur. Dalam hal akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, jurang antara kota dan desa makin lebar. Anak-anak di daerah tertinggal harus berjalan puluhan kilometer untuk sekolah. Petani sulit mengakses pasar karena jalan rusak. Fasilitas Puskesmas kekurangan tenaga dan alat medis. Semua ini terjadi karena keputusan-keputusan besar yang diambil di meja pusat tidak selalu berdasar pada kebutuhan nyata di lapangan.
Yang menyedihkan, narasi pembangunan nasional kerap hanya menampilkan angka-angka pertumbuhan ekonomi yang agregat. Padahal angka nasional bisa menutupi penderitaan lokal. Ketika PDB meningkat, belum tentu kesejahteraan masyarakat di daerah ikut naik. Pertumbuhan ekonomi yang timpang hanya akan memperdalam kesenjangan dan memperlemah kepercayaan rakyat terhadap negara.
