“Program KDMP di Natuna menuai sorotan setelah Desa Kadur mengungkap dominasi pusat dalam pengelolaan Dana Desa dan mendesak penyesuaian berbasis kebutuhan lokal.”
Kepala Desa Kadur Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna, Herman, menyampaikan pengelolaan Dana Desa melalui program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) saat ini didominasi pemerintah pusat, sehingga desa kehilangan kewenangan dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.
NATUNA – Pemerintah Desa Kadur, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna, secara terbuka menyuarakan keberatan terhadap implementasi program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai terlalu terpusat dan tidak memperhatikan kondisi riil desa.
Kepala Desa Kadur, Herman, mengungkapkan dari total Dana Desa sebesar Rp660 juta, hanya sekitar Rp220 juta yang dikelola langsung oleh desa. Sementara itu, sekitar Rp440 juta atau 68 persen tidak ditransfer ke desa karena digunakan untuk pembiayaan program KDMP yang dikelola oleh pemerintah pusat.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat desa tidak lagi memiliki keleluasaan dalam menentukan arah pembangunan. Musyawarah desa yang seharusnya menjadi dasar pengambilan keputusan kini hanya menjadi formalitas karena program telah ditentukan dari pusat.
Ia menegaskan konsep ini bertentangan dengan semangat Undang-Undang Desa yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengelola kebutuhan berdasarkan potensi lokal.
Lebih lanjut, Herman menilai program KDMP yang diseragamkan secara nasional tidak cocok diterapkan di Desa Kadur yang merupakan wilayah pesisir dengan mayoritas penduduk berprofesi sebagai nelayan.
“Bantuan seperti truk dan pickup tidak relevan bagi kami. Yang dibutuhkan justru sarana perikanan seperti pompong, gudang beku, dan pabrik es,” ujarnya.
Melalui surat resmi kepada pemerintah daerah, Desa Kadur juga telah mengajukan sejumlah usulan konkret agar program KDMP dapat disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Desa mengusulkan agar pengembangan difokuskan pada sektor perikanan sebagai potensi utama masyarakat.
Usulan tersebut meliputi pembangunan fasilitas penunjang seperti cold storage (gudang beku), pabrik es, serta sistem distribusi hasil laut. Selain itu, desa juga mengusulkan pengadaan transportasi laut berupa pompong dan kendaraan berpendingin untuk mendukung rantai distribusi ikan.
Pemerintah desa menilai, pendekatan ini jauh lebih relevan dibandingkan model usaha seragam seperti sembako, simpan pinjam, dan distribusi gas LPG yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi pasar di desa.
Selain itu, Desa Kadur juga menghadapi kendala serius terkait penyediaan lahan untuk pembangunan gerai koperasi. Hingga saat ini, desa belum memiliki lahan sesuai standar yang ditetapkan, sementara kemampuan anggaran desa sangat terbatas untuk melakukan pembelian tanah.
Dengan jumlah penduduk sekitar 100 hingga 200 kepala keluarga, desa menilai kebijakan nasional tidak bisa disamaratakan dengan daerah yang memiliki jumlah penduduk jauh lebih besar.
Herman juga mengusulkan agar pemerintah pusat membuat klasifikasi kebijakan desa berdasarkan jumlah penduduk dan potensi wilayah, sehingga program pembangunan lebih tepat sasaran.
Meski menyampaikan kritik, ia menegaskan Pemerintah Desa Kadur tetap mendukung program pembangunan nasional. Namun, ia berharap pola pelaksanaan dapat disesuaikan agar benar-benar berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.
Di tengah polemik tersebut, kondisi ekonomi masyarakat Desa Kadur saat ini masih bertumpu pada sektor perikanan. Aktivitas nelayan yang tetap berjalan menjadi penopang utama kehidupan warga.
Ia pun mengingatkan bahwa keberlanjutan ekonomi desa sangat bergantung pada kondisi laut. Jika ekosistem laut terganggu, maka dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat pesisir. (KP).
Laporan: Dini
