Ketika wilayah 3T tidak diimajinasikan secara setara, maka kebijakan yang lahir juga tidak akan responsif. Anggaran menjadi tambal sulam, program menjadi seragam, dan pelibatan masyarakat lokal hanya formalitas. Ini bukan soal niat buruk, tapi soal struktur pikir yang sudah lama terbentuk, struktur yang harus dibongkar jika kita ingin benar-benar membangun Indonesia dari pinggiran, bukan sekadar mengatakannya.
Penting bagi kita untuk membongkar bias dalam cara kita membayangkan pembangunan. Apakah 3T hanya tempat untuk disambangi dalam kunjungan kerja sesekali, atau bagian tak terpisahkan dari wajah masa depan bangsa? Apakah wilayah perbatasan hanya buffer zone pertahanan, atau tempat lahirnya alternatif pembangunan berbasis kearifan lokal?
Menjawab pertanyaan “di mana 3T dalam imajinasi pembangunan nasional” berarti mempertanyakan ulang seluruh kerangka pembangunan kita, siapa yang menentukan, siapa yang dilibatkan, siapa yang diutamakan, dan siapa yang hanya disebut. Jika 3T terus-menerus menjadi bayangan dalam peta pembangunan, maka keadilan sosial hanya akan jadi slogan dalam perayaan seremonial kenegaraan.
Sudah waktunya 3T tak hanya disebut, tapi diimajinasikan sebagai pusat masa depan bangsa. Bukan penonton, bukan pelengkap, tetapi sebagai subjek utama dalam narasi keadilan pembangunan.
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
