ANAMBAS – Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) menyiapkan strategi redistribusi tenaga kesehatan secara bertahap untuk mengisi RSUD baru, menyusul terkendalanya pengangkatan tenaga honorer (PTT) baru.
Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinkes, Feri, kepada koranperbatasan.com saat dikonfirmasi di ruang kerjanya pada Kamis, 22 Januari 2026.
Feri menjelaskan bahwa strategi utama adalah dengan menggeser tenaga dari puskesmas yang dianggap memiliki kelebihan porsinya, tanpa sampai mengosongkan fasilitas kesehatan tingkat pertama tersebut.
“Kita yang bisa kita lakukan hanya menggeser dari kawan-kawan yang ada di puskesmas ke rumah sakit yang baru. Tapi tidak meninggalkan pula sampai puskesmas kosong. Dia tetap harus selaras seimbang,” jelas Feri.
Kendala utama yang dihadapi adalah tidak adanya pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) baru, sementara formasi untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sangat terbatas.
“Kita kekurangan dari kebutuhan standarnya. Tapi kan kita sekarang ini kita mencoba untuk jalan dulu apa yang bisa kita jalani,” tambahnya.
Selain itu, operasional RSUD baru juga masih menunggu izin pemanfaatan gedung dari pemerintah pusat, mengingat proyek tersebut merupakan inisiatif Kementerian Kesehatan. Feri mengaku pihaknya telah mengirim surat resmi ke Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), namun hingga kini belum ada jawaban tertulis. “Kita menunggu informasi dari pusat kapan gedungnya boleh dipakai,” ujarnya.
Saat ini, sebagian tenaga administrasi sudah menempati gedung baru untuk melakukan persiapan dan pembersihan, sementara tenaga medis dan lainnya masih bertugas di lokasi lama. Untuk tenaga dokter, Dinkes mengupayakan pemanfaatan maksimal dari sumber daya yang ada.
“Untuk empat dasar (spesialis dasar) seperti Obstetri dan Ginekologi, Penyakit Dalam, Anak, dan Bedah sudah terpenuhi,” kata Feri. Namun, dari tujuh jenis spesialis yang dibutuhkan, baru radiologi yang belum terpenuhi. Untuk spesialis anestesi, saat ini dibantu melalui kerjasama program residen (PPDS) dengan universitas, seperti Universitas Andalas dan Undri.
Feri juga membeberkan proyeksi kebutuhan tenaga ideal untuk RSUD baru. “Kita ngitung itu ada sekitar seluruh tenaga, tidak memandang kesehatan medis, 400 lebih. Gabung langsung termasuk cleaning service semuanya itu sekitar 400 lebih,” jelasnya. Angka pasti, menurutnya, menjadi wewenang dan pemahaman pihak manajemen rumah sakit.
Sementara untuk gedung RSUD lama, rencana penggunaannya akan dialihkan untuk kantor Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3). Namun, proses peresmian dan alih fungsi secara resmi masih menunggu keputusan dan informasi dari pemerintah pusat selaku pemilik proyek. (KP).
Laporan : Azmi
Editor : Dhitto
