SUNGAI ULU (KP),- Pembangunan Jalan Tanjung Kunah, batu miring Air Kijang, dan semenisasi di Mahligai merupakan prioritas pembangunan fisik yang digarap oleh Pemerintah Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna saat ini.
Tiga bangunan tersebut kata, Hermanto, Kades Sungai Ulu, dikerjakan karena sudah mendapat persetujuan bersama. “Hasil dari musyawarah bersama menghasilkan Jalan Tajung Kunah, batu miring Air Kijang dan semenisasi Mahligai. Untuk program pembagunan fisik Desa Sungai Ulu ini 100 persen sudah siap,” kata Hermanto kepada koranperbatasan.com, Selasa 02 Juni 2020.
Kepada dua wartawan koranperbatasan.com saat berada di ruang dinasnya, Hermanto memastikan bahwa ketiga bangunan fisik yang terbilang penting itu, sudah dikerjakan. “Jalan Tanjug Kunah sudah siap, batu miring Air Kijang sudah siap, dan semenisasi Mahligai sudah siap. Jadi tahap pertama 60 persen sudah dikerjakan,” ujarnya.
Hermanto menyebutkan, Jalan Tajung Kunah diketahui memiliki panjang 70 meter, dengan pagu dana sebesar Rp708.800.000. Kemudian jalan ke Mahligai sepanjang 76 meter. “Dan batu miring 70 meter, ini menggunakan angaran dana pusat, pagu dananya Rp377.710.000. Sedangkan Mahligai Rp72.213.500,” terangnya.
Disini, lanjut Hermanto, terjadi pemangkasan anggaran, dimana jumlah volumenya terpaksa harus dikecilkan. “Kita 32,7 persennya untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Karena jumlah yang menerima BLT di desa ini ada 162 orang,” sebutnya.
Menurut Hermanto, pembangunan Jalan Tanjung Kunah dilakukan karena adanya pembebasan tanah untuk pemakaman umum. Sekaligus sebagai akses penghubung jalan lingkar dari lokbon tembus ke kilo tiga. “Jadi Jalan Tanjung Kunah sudah siap dikerjakan. Pengerjaannya mulai awal Januari kemarin,” jelasnya.
Sebagai Kepala Desa Sungai Ulu, Hermanto mengaku terbantu dengan adanya berbagai program yang dikelurkan oleh pemerintah pusat. “Dengan adanya program dari pemerintah pusat, tentu APBDes kami terbantu. Karena terakhir Desa Sungai Ulu terkait Covid-19 Kartu Kelurga (KK) melonjak dari 577 menjadi 602 KK,” imbuhnya.
Hal itu terjadi dikarenakan selama ini warganya membuat kartu keluarga di Dispenduk tidak melapor ulang kepada pemerintah desa. “Jadi ketika dengar ada bantuan mereka membawa kartu keluarga sama kita. Makanya sampai terjadi demikian. Mereka tidak mau selesai bikin kartu keluarga langsung lapor kepada RT atau pejabat setempat. Akibatnya banyak tumpang tindih data,” pungkasnya.
Sebelum mengakhiri, Hermanto menyebutkan pembangunan yang dilakukan selalu mendahulukan kegiatan fisik. “Jadi fisik itu, kita anggap untuk sementara ini dikatakan 60 persen sudah nampak kita kerjakan. Tentu ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Baik jalan, jembatan, maupun lapangan bola, sudah kita lakukan sesuai dengan aturan yang ada,” tutupnya. (KP).
Laporan : Riduan/Yani
