Namun demikian, satu hal yang menjadi batu sandungan serius adalah alokasi HPL (Hak Pengelolaan Lahan) yang belum diurus secara tuntas. Pemerintah Kabupaten Natuna sebenarnya sudah memiliki lahan eks-transmigrasi seluas ±30.000 hektare, dengan 557 hektare dirancang sebagai kawasan inti industri. Tetapi hingga kini, lahan tersebut belum memiliki status HPL yang jelas, sehingga investor ragu untuk masuk dan membangun.
Tanpa HPL, KAPET hanya akan menjadi konsep di atas kertas. Alokasi HPL adalah kunci agar pemerintah daerah dapat mengelola kawasan ini secara sah, menyiapkan infrastruktur dasar, membuka akses investasi, dan menghindari konflik agraria di masa depan.
Kami di Koran Perbatasan menilai bahwa pemerintah daerah harus berhenti terjebak dalam wacana konsep baru yang tidak berdasar. Aktifkan saja KAPET Maritim, urus alokasi HPL, dan bangun tim pengelola kawasan secara kelembagaan. Tidak perlu menunggu KEK atau program-program besar pusat yang penuh birokrasi dan berisiko mandek di tengah jalan.
