KEUANGANOPINISALAM PERBATASAN

Ekonomi Pusatistik dan Krisis Kewilayahan: Di Mana Letak 3T dalam Diri Bangsa?

×

Ekonomi Pusatistik dan Krisis Kewilayahan: Di Mana Letak 3T dalam Diri Bangsa?

Sebarkan artikel ini
Suasana desa perbatasan Indonesia yang tertinggal pembangunan, tampak kontras dengan kemajuan pusat kota
Ilustrasi wilayah perbatasan masih kesulitan mendapatkan akses pembangunan yang merata akibat bias pusat dalam kebijakan ekonomi nasional.

Jika negara adalah tubuh yang utuh, maka wilayah perbatasan, tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) semestinya menjadi bagian vital yang dirawat dengan perhatian setara. Namun, dalam praktik pembangunan dan arah ekonomi nasional, 3T justru seolah menjadi organ yang hanya diingat saat darurat. Ketika pembangunan menjadi pusatistik dan eksistensi wilayah hanya diukur dari nilai fiskal, maka muncul pertanyaan mendasar: apakah 3T benar-benar dianggap bagian dari “diri” bangsa ini?

 

Ekonomi yang Menyempit di Pusat

Pembangunan di Indonesia, sejak Orde Baru hingga era otonomi daerah, tak kunjung benar-benar keluar dari logika pusatistik. Jakarta dan kota-kota besar di Jawa tetap menjadi pusat pengambilan keputusan, pusat distribusi anggaran, dan pusat simbolik dari kemajuan nasional. Sementara itu, wilayah perbatasan dan 3T menjadi periferi yang “harus dibantu” bukan diberdayakan.

Dalam logika ekonomi pusatistik ini, kemajuan hanya terjadi bila dilihat dari pusat. Ketika pertumbuhan ekonomi tercatat tinggi di Jawa dan Sumatra maka diklaimlah Indonesia sedang tumbuh. Tapi bagaimana dengan daerah-daerah yang bahkan tidak pernah memiliki rumah sakit layak, jalan yang mulus, atau internet stabil? Apakah mereka tak dihitung dalam “kesejahteraan nasional”?

Krisis Kewilayahan dan Hilangnya Rasa Kepemilikan

Paradoks inilah yang memunculkan apa yang bisa disebut sebagai krisis kewilayahan. Yakni, kondisi di mana negara mengalami disasosiasi terhadap sebagian besar wilayahnya. Kewilayahan seharusnya menjadi representasi ruang hidup kolektif yang diperlakukan setara. Namun dalam realitasnya, negara hadir lebih utuh di pusat, lebih tipis di pinggiran dan nyaris tak ada di wilayah 3T.

Hal ini bukan sekadar soal infrastruktur atau alokasi dana. Ini soal rasa memiliki. Ketika negara hanya aktif merawat wilayah yang menguntungkan secara ekonomi atau politis, maka bagian lain dari tubuh bangsa akan merasa diabaikan. Ketimpangan ini tidak hanya melahirkan ketidakadilan material tapi juga keterasingan simbolik yakni wilayah yang merasa tak lagi menjadi bagian dari bangsa.

📊 Views: 20
Baca Juga:  Fiskal Nasional Tak Sentuh Realita 3T

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *