Simbolisme Politik: 3T sebagai Retorika
Wilayah 3T sering disebut dalam pidato kenegaraan, rencana pembangunan jangka menengah, hingga iklan kementerian. Namun dalam realitas, mereka lebih sering hadir sebagai simbol dari niat baik negara, bukan penerima hasil yang konkret. Dalam istilah Pierre Bourdieu, ini disebut sebagai capital symbolique di mana 3T digunakan untuk menegaskan moralitas negara, tanpa sungguh-sungguh menghadirkan transformasi struktural.
Retorika tentang “menjaga perbatasan” tidak disertai dengan sistem pelayanan publik yang layak. Klaim tentang “keadilan pembangunan” tidak disertai dengan distribusi fiskal yang setara. Maka yang terjadi adalah bentuk pembohongan simbolik, negara tampak hadir padahal sebenarnya tidak.
Dari Imajinasi ke Integrasi
Bangsa bukan hanya sekumpulan wilayah administratif. Ia adalah konstruksi kolektif yang dibentuk oleh rasa kebersamaan. Wilayah 3T tidak akan menjadi bagian utuh dari bangsa jika mereka terus diperlakukan sebagai yang lain, yang tertinggal, yang dibantu, yang menunggu.
Sudah saatnya negara membalik cara pandangnya: dari membangun yang pusat, ke merajut yang pinggiran. Dari melihat 3T sebagai beban, ke menerima 3T sebagai ruang hidup yang setara dan sah. Karena dalam tubuh bangsa, tak ada bagian yang layak dibiarkan mati rasa.
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
