DALAM beberapa tahun terakhir, narasi pertumbuhan ekonomi Indonesia kerap dikibarkan sebagai tanda keberhasilan pembangunan. Produk Domestik Bruto (PDB) naik, investasi asing masuk, dan indikator makro lainnya menunjukkan tren positif.
Namun, di balik grafik dan statistik itu, suara-suara lirih dari dapur rakyat kecil justru makin jelas terdengar: “Apa gunanya pertumbuhan ekonomi jika harga beras saja tak bisa kami jangkau?”
Ketimpangan di Indonesia sudah bukan lagi isu abstrak. Ia menjelma nyata dalam keseharian: ketika anak petani tak mampu kuliah, ketika buruh harus memilih antara membayar kontrakan atau membeli susu anaknya, dan ketika pedagang kecil tercekik oleh beban pajak yang ironisnya tak sebanding dengan celah yang dinikmati para pengemplang pajak bermodal besar.
Pertumbuhan ekonomi yang selama ini dielu-elukan nyatanya lebih dinikmati oleh segelintir elit ekonomi dan politik. Data dari berbagai lembaga internasional pun menunjukkan bahwa 1% populasi terkaya di Indonesia menguasai hampir separuh kekayaan nasional. Ini bukan sekadar angka; ini adalah bentuk ketimpangan struktural yang membatasi mobilitas sosial dan memperlebar jurang kemiskinan.
Pemerintah kerap berdalih bahwa berbagai program bantuan sosial telah digulirkan untuk menekan ketimpangan. Namun pertanyaannya, sejauh mana program-program itu menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan? Berapa banyak dari bantuan itu yang habis di jalan birokrasi atau justru salah sasaran?
