Lebih ironis lagi, narasi “ekonomi tumbuh” ini sering dijadikan alat legitimasi untuk menaikkan harga bahan pokok atau mengurangi subsidi atas nama efisiensi. Padahal, bagi rakyat kecil, subsidi bukan soal kemanjaan, tapi soal keberlangsungan hidup.
Wacana tentang “naik kelas” ekonomi juga kerap memaksakan mentalitas “kamu malas kalau tetap miskin”, tanpa menyentuh akar struktural dari kemiskinan itu sendiri: akses pendidikan yang tidak merata, layanan kesehatan yang diskriminatif, serta sistem kerja yang lebih menguntungkan kapital daripada manusia pekerja.
Apa yang dibutuhkan hari ini bukanlah sekadar narasi pertumbuhan, tetapi distribusi yang adil. Bukan hanya pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga infrastruktur sosial. Negara harus hadir bukan sebagai manajer statistik, tapi sebagai pelindung nyata dari kesejahteraan warganya.
Rakyat kecil tidak anti terhadap pertumbuhan, tetapi mereka muak ketika kemajuan hanya dirasakan oleh mereka yang sejak awal sudah di atas. Dalam sistem ekonomi yang sehat, keberhasilan tidak boleh eksklusif. Pertumbuhan yang sejati adalah yang mampu menyentuh meja makan semua warga negara bukan hanya meja rapat para pengambil keputusan.
Jika pemerintah sungguh-sungguh ingin mengatasi ketimpangan, maka sudah saatnya narasi kemajuan dibarengi dengan aksi nyata: reformasi pajak yang progresif, distribusi anggaran yang berpihak ke desa dan pelosok, serta pembenahan total dalam sistem bantuan sosial agar benar-benar menyasar yang paling rentan.
Sampai saat itu tiba, rakyat kecil akan terus hidup dalam ketimpangan, terjebak dalam narasi yang indah tapi tak pernah mengenyangkan.
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
