Ketika pemerintah menerapkan rasionalisasi anggaran dengan dalih efisiensi fiskal, tidak semua pihak memiliki kemampuan yang sama untuk menyesuaikan diri. Dalam kerangka makroekonomi, kebijakan itu mungkin terlihat strategis, namun dalam ruang makan rakyat kecil dampaknya sangat konkret, jumlah nasi yang berkurang, lauk yang menghilang, hingga dapur yang mulai sunyi.
KEBIJAKAN efisiensi anggaran publik, yang sering disebut sebagai bagian dari reformasi fiskal, idealnya ditujukan untuk menyehatkan struktur belanja negara. Namun realitasnya di lapangan menunjukkan bahwa rasionalisasi ini seringkali tidak disertai dengan strategi pengaman sosial yang memadai. Akibatnya, yang terjadi bukan efisiensi terukur, melainkan pergeseran beban dari negara ke individu, terutama warga ekonomi lemah.
Dalam teori ekonomi publik, pengurangan anggaran tanpa proteksi sosial yang memadai menciptakan apa yang disebut sebagai displacement effect atau efek pemindahan beban. Ketika subsidi bahan pokok, bantuan sosial tunai, atau program perlindungan masyarakat miskin dipangkas atas nama efisiensi, maka rumah tangga kelas bawah terpaksa menanggung beban yang sebelumnya dijaga oleh negara. Hal ini menciptakan ketimpangan struktural yang makin dalam.
Rasionalisasi anggaran sering tidak disertai komunikasi publik yang terbuka dan transparan. Masyarakat tidak benar-benar tahu ke mana alokasi dialihkan, atau apakah benar ada penghematan yang berdampak positif secara jangka panjang. Yang mereka rasakan hanyalah kenaikan harga barang kebutuhan pokok, berkurangnya akses terhadap layanan publik, dan ketiadaan alternatif nyata untuk bertahan.
