Dalam literatur ekonomi pembangunan, negara disebut berhasil ketika dapat menjaga ketahanan ekonomi mikro sembari mengatur keseimbangan makro. Namun saat ini, ketimpangan antara narasi pertumbuhan ekonomi dan fakta lapangan makin terasa. PDB boleh tumbuh, tetapi konsumsi rumah tangga menyusut. Neraca boleh positif, tetapi dapur banyak keluarga justru negatif.
Pertanyaannya kini adalah siapa yang bertanggung jawab ketika efisiensi negara menjadi krisis bagi rakyatnya? Apakah rasionalisasi anggaran hanya akan menjadi jargon teknokratik tanpa empati sosial? Ataukah negara berani menghadirkan kebijakan yang bukan hanya hemat, tapi juga adil?
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
📊 Views: 15
